Ahok Beri Password e-Budgeting untuk DPRD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang melekat di tubuh legislatif, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok akhirnya memberikan password e-budgeting untuk ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prasetyo Edi Marsudi.

“Jadi DPRD sekarang penguasaannya betul-betul penguasaan canggih. DPRD bisa ngawasin semua SKPD yang kira-kira nilainya nggak benar atau pengadaan uang nggak benar, Ketua DPRD bisa langsung mengunci. Kalau dikunci ketua DPRD, berarti SKPD nggak benar ini kita 'stafin' (dipindahkan menjadi staf biasa, Red),” ujar Ahok seusai bertemu Prasetyo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/3) siang.

Menurut Ahok, dengan cara seperti ini akan dapat terjalin kerja sama yang sangat baik antara eksekutif dan lagislatif.

Namun, kewenangan password untuk Ketua DPRD sebatas sebagai pengawasan, bukan input anggaran.

“Kita nggak mau SKPD fitnah DPRD lagi nginput anggaran. Jadi DPRD murni fungsi pengawasan,” ujar mantan politisi Partai Gerindra ini.

Dengan e-budgeting sistem kunci atau lock ini, Ahok berharap DPRD mampu mengawasi banyaknya mata anggaran yang ada pada APBD 2015.

“Kalau dulu nggak ada e-budgeting DPRD tidak mampu ngawasi puluhan ribu item. Saya  juga nggak mampu. Makanya dengan adanya sistem lock, yang nakal bisa ketangkep. Kita  ini seperti nangkap maling, udah dikunci dan udah dikurung,” ujar dia.

Senada dengan Ahok, Prasetyo mengungkap kini fungsinya ketua DPRD akan lebih berjalan.

“Yang penting anggaran itu sampai ke bawah bisa dinikmati masyarakat. Jadi, fungsi saya sebagai badan pengawas ini jalan. Kalau sekarang kan enggak, SKPD nakal, oknum DPRD nakal. Mau saya cuma saling mengawasi untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” ujar politisi PDI-P itu.

Editor : Sotyati