Basuki Pastikan Tugas Kadis Kebersihan Berjalan Baik dengan Sistem Baru

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Kepala Dinas Kebersihan yang baru menjabat, Saptastri Ediningtyas, menjalankan tugas dengan baik melalui sebuah sistem dalam pengelolaan sampah, dengan menempatkan penanggung jawab di setiap ruas jalan tertentu. Sistem itu sudah dimulai.

“Kita ingin setiap ruas jalan tahu penanggung jawabnya,” ujar Basuki di Balai Kota, Selasa (18/2).

Basuki menyebutkan anggaran yang dikeluarkan untuk kebersihan mencapai 1,2 triliun rupiah selama satu tahun pada tahun lalu. Ia memberikan gambaran anggaran yang dikeluarkan Solo, Jawa Tengah, untuk kebersihan hanya delapan miliar rupiah, dan untuk lima kota di sana sebesar 40 miliar rupiah.

Jakarta, karena merupakan wilayah ibu kota negara, menurut perkiraannya dengan mencontoh Kota Solo, seharusnya sudah cukup dengan anggaran 400 miliar untuk pengelolaan sampah di lima wilayah administratif di dalamnya.

“Apakah kita bisa merasakan Jakarta bersih kemarin setelah menghabiskan 1 triliun rupiah lebih? Solo dengan hanya 8 miliar rupiah sudah bersih, lima kota sebesar 40 miliar. Jakarta cukup tambah satu nol lagi, jadi 400 miliar, tidak sampai 800 miliar. Kalau sampai 1,2 triliun, kan konyol,” kata Basuki.  

Ia menambahkan, di Jakarta sebelumnya dilaporkan ada 4.500 pegawai harian lepas, juga cleaning service dari swasta. Namun dengan jumlah itu tak kunjung membuat Jakarta bersih. Ia mencontohkan kebersihan di kantor-kantor kelurahan.

Kenyataan itu yang menjadi salah satu alasan Basuki memutuskan tidak lagi bekerja sama dengan swasta, karena meski Pemprov sudah membayar, pemanfaatan cleaning service tidak maksimal.

Selain keadaan tersebut berlangsung belasan tahun, setiap kontrak yang dibuat antara Pemprov dan pihak swasta juga tidak disertai sanksi.

“Bagaimana mungkin semua kontrak tidak ada sanksinya? Kita bisa melihat, walaupun kontrak sampah sudah belasan tahun, urusan kebersihan dirasakan belum memuaskan. Artinya, ada masalah pada tiap kelurahan yang memakai pihak swasta,” ia menandaskan.

Editor : Sotyati