Eksportir Besar Senjata Abstain dalam Perjanjian Perdagangan Senjata

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM -   Sejumlah negara produsen dan pengekspor senjata terbesar dunia, seperti Rusia, China dan India menyatakan abstain dalam pemungutan suara untuk Perjanjian Pergadangan Senjata di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) beberapa waktu lalu. Di antara yang abstain itu adalah Indonesia.

Sementara itu, produsen dan eksportir terbesar lainnya, Amerika Serikat, menyatakan akan menandatangani nanti. Sampai hari ini, hamper 70 negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut, namun Amerika Serikat belum termasuk di antaranya.

Sementara itu, eksporter utama senjata lauinnya seperti Jerman, Inggris dan Perancis telah mengambil bagian dalam hari pertama penandatanganan tersebut yang dilakukan pada Senin (3/6) waktu setempat. Demikian juga dilakukan oleh eksportir kecil seperti Norwegia dan Swedia.

Perjanjian ini akan mengatur secara ketat perdagangan senjata  antar negara, dan meliputi bukan hanya senjata berat tertapi senjata ringan dan amunisi. Perjanjian melarang ekspor senjata konvensional di mana  diketahui bahwa senjata dapat digunakan dalam kejahatan perang, genosida, serangan terhadap warga sipil dan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

Dukungan untuk perjanjian ini datang dari banyak negara, termasuk eksportir senjata utama, akan mereka memberi tekanan pada negara-negara yang abstain untuk mereformasi praktik perdagangan senjata mereka.

Setelah disetujui di PBB, dan negara-negara anggota menandatangani, perjanjian itu akan berlaku dan diimpelemnatasikan setelah sedikitnya ada 50 negara yang meratifikasinya. Berbagai pihak sekarang tengah mengadvokasi pemerintah berbagai negara untuk segera memutuskan di dalam negeri mereka untuk meratifikasi pertjanjian tersebut.

Perjanian ini disetujui oleh 154 negara. Sedangkan negara yang menolak perjanjian ini adalah Korea Utara, Iran dan Suriah. Sementara yang abstain adalah Angola, Bahrain, Belarus, Bolivia, China, Kuba, Ekuador, Mesir, Fiji, India, Indonesia, Kuwait, Laos, Myanmar, Nikaragua, Oman, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, dan Yaman.