Fasli Jalal: Direktorat Keayahbundaan Tumpang Tindih BKKBN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktorat Keayahbundaan, bisa menimbulkan tumpang tindih dengan peran program untuk mendidik orangtua agar lebih baik dalam mengasuh anak, yang sudah dijalankan di sejumlah instansi, antara lain oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Rencana pembentukan direktorat khusus dikhawatirkan menyebabkan tumpang tindih peran.

Seperti diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah membentuk direktorat baru, sementara bernama direktorat keayahbundaan. Direktorat baru itu akan mengurusi hal terkait pendidikan orangtua agar mengasuh dan mendidik anak lebih baik, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Fasli Jalal mengatakan, pendidikan pengasuhan orangtua sudah masuk ke dalam program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif.

Program itu dipayungi peraturan presiden yang membagi dengan jelas tugas dan tanggung jawab dari setiap kementerian, yakni Kemdikbud, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BKKBN. Ada lima pilar dalam PAUD Holistik Integratif, yakni kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

“Kalau memang Kemdikbud mau menambah memberi wawasan kepada orangtua dan guru-guru, itu sah saja, nanti kami mengurangi program di sekolah,” kata Fasli, Selasa (3/2).

Dalam program PAUD Holistik Integratif, BKKBN mengembangkan modul seperti mempersiapkan diri menjadi orangtua kecakapan sebagai orangtua, memahami tumbuh kembang anak memahami peran media, dan memaksimalkan peran ayah.

Modul yang dibuat tahun 2013 itu dipegang oleh kader dan sebagian orangtua BKKBN juga punya program Bina Keluarga Remaja yang intinya mengajak orangtua yang memiliki anak berusia remaja agar memiliki wawasan tentang cara mendampingi anak remaja menjalani masa remajanya. Namun, karena sulit menjangkau orangtua, BKKBN fokus kepada remaja dengan program pendidikan sebaya dan konseling sebaya, Generasi Berencana, yang tahun ini mendapat Rp 100 miliar.

Bagi Direktur Eksekutif The Institute for Education Reform Mohammad Abduhzen, ada tiga ranah pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan keluarga merupakan tugas orangtua dan setiap rumah tangga mempunyai norma masing-masing. Pembimbingan orangtua bukan merupakan ranah Kemdikbud. Mandat lembaga itu ialah sekolah dalam arti luas, bukan hanya sekolah formal, melainkan juga lembaga pendidikan non-formal dan rumahan, seperti sekolah rumah homeschooling.

Pemberdayaan orangtua tercakup di dalam lembaga-lembaga lain. “Semua sudah ada tugas pokok yang tujuan akhirnya memajukan masyarakat. Jangan mengambil alih tugas lembaga lain, nanti pekerjaan makin tidak beres,” kata Abduhzen.

Membutuhkan Kader

Wakil Ketua Komite SDN 05 VII Koto Talago di Desa Koto Kodak Sumatera Barat, Elda, mengatakan, yang dibutuhkan orangtua ialah pendampingan. “Kalau pemerintah memang mau membimbing, jangan seminar atau penyuluhan. Namun, kader langsung yang duduk bersama orangtua dan mendengarkan permasalahan mereka mendidik anak sehari-hari,” kata Elda (48), saat dihubungi dari Jakarta.

Dia mencontohkan, penduduk di desanya masih banyak yang berpendidikan SMA ke bawah. Jadi, seminar bukan cara ampuh menyebarkan informasi. (bkkbn.go.id)