Gagal Pungutan Suara, Anggota Parlemen Irak Saling Pukul

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM – Anggota parlemen Irak saling pukul dan lempar botol minuman, hari Rabu (13/4)  setelah pemungutan suara pada kabinet baru Irak ditunda.

Adegan kacau hari itu mencerminkan krisis politik yang berkembang di Irak, bahkan sebagai akibat perang melawan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS atau ISIS).

Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, pekan terakhir dalam tekanan dari ulama Syiah berpengaruh dan ribuan pengikutnya, yang menuntut perubahan kabinet dengan menyusun daftar nominasi menteri baru.

Perdana Menteri Irak, Haider Al-Abadi. (Foto: Ist)

Anggota parlemen memberikan suara untuk perubahan kabinet pada hari Selasa, tapi pemungutan suara ditunda, dan mendorong puluhan anggota parlemen (legislator) memulai aksi pendudukan kantor parlemen, menuntut Al-Abadi dan anggota kabinet lainnya turun dari jabatan, menurut laporan Al Arabiya.

Bentrokan pecah di antara anggota parlemen yang memprotes dan yang berusaha untuk melanjutkan sesi hari sebelumnya.

Anggota parlemen dari Syiah, Kadhim al-Saidi, salah satu pengunjuk rasa,mengatakan bahwa Al-Abadi harus "segera mengundurkan diri."

Moqtada Al-Sadr

Parlemen Irak memulai sidang darurat pada hari Rabu atas permintaan anggota parlemen yang memprotes rencana Perdana Menteri, Haider Al-Abadi, mengajukan kabinet teknokrat independen untuk memberantas korupsi yang selalu ditutupi.

Puluhan anggota parlemen mengadakan aksi menduduku kantor parlemen semalam dan menuntut Al-Abadi menyampaikan rencananya.

Sementara itu, di tengah Basra, kota terbesar di Irak di selatan, beberapa ratus pendukung ulama Syiah, Moqtada Al-Sadr, memblokir jalan utama menyuarakan tuntutan serupa.

"Kami tinggal di sini sampai tuntutan kami terpenuhi," kata salah seorang demonstran yang mendirikan tenda di depan gedung dewan provinsi, seperti dikutip Reuters.

Moqtada Al-Sadr, Ulama Syiah yang juga menuntut perubahan kabinet. (Foto: Ist)

Kuota Etnis dan Sektarian

Al-Sadr yang memiliki puluhan ribu pengikut, sepakat untuk mengakhiri jalan protes pendukungnya pada akhir Februari setelah Al-Abadi menyampaikan garis besar rancangan kabinet independen teknokrat bulan lalu.

Ada 14 nama, kebanyakan dari kalangan akademisi, yang dia sebutkan sebagai bagian dari reformasi. Tujuannya untuk membebaskan kementerian dari cengkeraman kelas politik, di mana dia dituduh menggunakan sistem kuota etnis dan sektarian yang dilembagakan setelah invasi pimpinan Ameriak Serikat  pada 2003. Selain itu mereka hanya sibuk  mengumpulkan kekayaan dan pengaruh.

Tapi dia terpaksa menampilkan daftar baru pada hari Selasa setelah blok politik yang dominan di parlemen menolak usulan Al-Abadi  dan bersikeras mengajukan nominasi mereka sendiri.

Masalah Korupsi

Perombakan kabinet merupakan bagian dari langkah-langkah anti-korupsi yang lama dijanjikan Al-Abadi. Dia menyebutkan risiko melemahnya pemerintah ketika pasukan Irak meruhana menyerang militan ISIS untuk merebut kembali kota Mosul.

Ketua Parlemen, Salim Al-Jabouri, sedang memimpin sidang darurat hari Rabu, kata televisi pemerintah Irak. Dan menyampaikan bahwa pemungutan suara untuk daftar anggota kabinet ditunda pada hari Kamis.

"Kami mewakili 137 anggota parlemen dan kami berusaha untuk menggulingkan tiga presiden dan membahas reformasi," kata Nahida Al-Daini, seorang anggota parlemen dari Islam Sunni, merujuk pada  posisi tiga pejabat tinggi negara, presiden, perdana menteri dan ketua parlemen.

Blok Politik

Blok politik di antara 328 anggota parlemen meminta Al-Abadi mengubah rancangan yang telah diubah Al-Abadi, kembali  mencakup beberapa nama calon dari mereka sendiri.

Tekanan pada Abadi untuk mereformasi pemerintah didorong oleh ulama dari mayoritas Syiah dan ketidakpuasan pada kurangnya pelayanan dasar publik. Irak sendiri sebagai negara yang tengah menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh penurunan harga minyak.

Banyak dari para demonstran di dalam parlemen adalah pendukung Al-Sadr, dan sebagian adalah anggota parlemen yang mewakili minoritas Islam Sunni.

Irak adalah eksportir besar minyak anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan salah satu yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Namun negara ini berada pada peringkat 161 dari 168 negara pada Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkanTransparency International.