Gereja Ekumenis Terus Dorong Perlucutan Senjata Nuklir

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Seperti pemeriksaan kesehatan tahunan yang diagnosisnya diragukan pasien dan kemudian menolak diobati, begitulah sikap lima negara dari hampir 200 negara yang bertemu di PBB, New York, dari 28 April-9 Mei. Mereka terus bergantung pada “penyakit” masyarakat internasional yang telah lama disepakati bahwa itu tidak sehat dan bisa menjadi bencana—persenjataan nuklir mereka.

Sebuah delegasi dari gereja-gereja ekumenis hadir untuk mengadvokasi demi penyembuhan kemanusiaan. Acara ini  adalah salah satu yang memiliki dukungan internasional yang luas dan telah dibawa gereja-gereja anggota Dewan Gereja Dunia (World Council of Churches/WCC) di lima benua pada pemerintah sebelum pertemuan pada 2014 terkait Non-Proliferation Treaty (NPT).

Panitia Persiapan

WCC hadir dalam sesi ketiga Komite Persiapan (PrepCom) untuk Konferensi Peninjauan Para Pihak Penanda Tangan Traktat NPT 2015. Pertemuan ini adalah yang ketiga dari tiga sesi yang akan diadakan sebelum Konferensi Peninjauan pada 2015. Pada sesi kedua Komite Persiapan, terpilih Duta Besar Peru Enrique Roman-Morey sebagai ketua sesi ketiga.

Tujuan dari PrepCom adalah untuk mempersiapkan Konferensi Peninjauan 2015 dalam hal menilai pelaksanaan setiap artikel dari NPT dan memfasilitasi diskusi antar-negara dengan maksud untuk membuat rekomendasi kepada Konferensi Peninjauan.

NPT, yang mulai berlaku pada 1970 dan telah diperpanjang tanpa batas pada 1995, mensyaratkan bahwa ulasan konferensi diadakan setiap lima tahun. Perjanjian ini dianggap sebagai landasan dari rezim non-proliferasi nuklir global. Hal ini dirancang untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata, untuk lebih lanjut tujuan perlucutan senjata nuklir dan perlucutan senjata umum dan lengkap. Juga, untuk mempromosikan kerja sama dalam penggunaan damai energi nuklir.

Penyangkalan

Kekuatan nuklir tidak bisa menghalangi diagnosis hati-hati dari kelesuan nuklir global yang disampaikan Enrique Roman-Morey dan oleh banyak 184 negara tanpa senjata nuklir. Namun perwakilan dari kekuatan nuklir, seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan China dan sekutu mereka menyangkal bahwa masalah sebenarnya terletak pada mereka.

Masalah sebenarnya, kata mereka, adalah negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir yang berusaha mendapatkan senjata itu. Hal ini mirip dengan seseorang dengan penyakit menular menolak pengobatan, tetapi bersikeras bahwa semua orang harus dikarantina. Resolusi NPT telah kandas berulang pada argumen yang sama.

Alternatifnya, pendekatan alternatif marak terjadi di ruang konferensi dalam puluhan acara sampingan. Para pemimpin mereka perlu berurusan dengan “kehancuran yang akan dialami seluruh umat manusia oleh penggunaan senjata nuklir dan karena tidak ada kapasitas internasional yang kompeten untuk menangani konsekuensi kemanusiaan akibat bencana tersebut”, sebagai rekomendasi akhir.

Delegasi Ekumenis bertemu dengan perwakilan pemerintah di semua sisi isu—beberapa dengan negara pemilik senjata nuklir, beberapa tanpa, dan beberapa tergantung pada senjata nuklir AS. Pertemuan membahas aksi nasional yang disebut oleh Majelis WCC baru-baru ini; yaitu, semua negara diyakinkan atas dampak kemanusiaan dari senjata nuklir pemusnah massal.

Keputusan Sidang Raya WCC dan tindakan gereja untuk perdamaian di semenanjung Korea dalam panel mengusulkan zona bebas senjata nuklir di Asia Timur Laut. WCC mengambil bagian dalam pertemuan Kristen, Buddha, Muslim dan pemimpin Yahudi yang mengeksplorasi inisiatif baru multi-agama bagi penghapusan senjata nuklir.  Dr Emily Welty—guru besar Pace University dari Gereja Presbyterian (AS) dan mantan komisaris WCC bidang urusan internasional—dan Steve Hucklesby—penasihat kebijakan gereja-gereja Methodist, United Reformed dan Baptis di Inggris—adalah delegasi ekumenis di NPT.

Gugatan Kepulauan Marshall

Percobaan nuklir di Pasifik menjadi berita tak terduga di konferensi. Kepulauan Marshall mengumumkan sejak awal bahwa sembilan negara bersenjata nuklir harus dihadapkan ke Mahkamah Internasional atas kegagalan mereka mematuhi kewajiban perlucutan senjata di NPT. Radiasi dari tes yang dilakukan pada 1950-an dan 60-an masih memengaruhi negara di kepulauan Pasifik ini, termasuk warga gereja-gereja di sana.

“Ini adalah pertarungan antara Daud yang paling kecil dan Goliat yang paling raksasa,” kata salah satu duta besar mengomentari gugatan Kepulauan Marshall melawan Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Satu-satunya jalan yang dicari oleh negara di kepulauan kecil adalah perlucutan senjata nuklir akan selesai dalam waktu singkat sesuai jangka waktu yang ditentukan.

“Pertanyaan sebenarnya adalah: Dapatkah dinamika saat ini perlucutan senjata nuklir global dan rezim non-proliferasi memenuhi janji penghapusan nuklir,” kata wakil Project Ploughshares of the Canadian Conference of Churches di konferensi. “Dengan jawaban ‘ya’ di antara banyak negara non-senjata nuklir—walau kemungkinannya makin lemah—hal itu secara terbuka menantang status quo.” (oikoumene.org/un.org)