Hillary Clinton Disorot karena Penggunaan Akun Email Pribadi

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM – Kebiasaan Hillary Rodham Clinton menggunakan akun email pribadi selama empat tahun masa jabatannya sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat kini mendatangkan sorotan. Sepanjang masa jabatannya tersebut, Hillary melakukan korespondensi urusan pemerintahan menggunakan akun email pribadi, mendatangkan pertanyaan apakah ia telah melanggar persyaratan federal, yang mengharuskan seluruh urusan surat-menyurat harus tercatat dalam arsip pemerintah.

New York Times melaporkan, Hillary tidak memiliki email resmi kementerian luar negeri selama masa jabatannya. Para pembantunya juga tidak mengambil tindakan atau menyarankan agar surat-surat dari dan ke akun email personal istri mantan Presiden Bill Clinton itu disimpan di server Kementerian Luar Negeri pada saat itu, seperti yang dipersyaratkan oleh UU Catatan Federal (Federal Act Records).

Masalah ini baru diketahui dua bulan lalu, ketika Kementerian Luar Negeri sedang berusaha membenahi sistem pencatatan instansi itu untuk mematuhi peraturan baru. Para penasihat Hillary meninjau ulang puluhan ribu halaman email personal bosnya serta memutuskan menyerahkannya kepada Kementerian Luar Negeri. Keseluruhannya yang mencapai 55 ribu halaman email, telah diberikan kepada Kemenlu. Hillary sendiri mundur dari jabatannya pada awal 2013.

Meluasnya penggunaan akun email pribadi oleh Hillary Clinton dalam urusan pemerintahan sangat mengkhawatirkan dan para pengamat pemerintahan menyebutnya sebagai pelanggaran serius.

"Sangat sulit untuk membayangkan sebuah skenario ketika sebuah lembaga membenarkan pejabat yang menjadi anggota kabinet untuk hanya menggunakan saluran komunikasi email pribadi dalam menjalankan urusan pemerintah," kata Jason R. Baron, seorang pengacara di Drinker Biddle & Reath yang merupakan mantan direktur litigasi di National Archives and Record Administration AS.

Juru bicara Hillary Clinton, Nick Merrill, membela penggunaan akun email pribadi bosnya dan mengatakan Hillary Clinton telah mematuhi aturan yang ada. Namun, di bawah hukum federal AS, surat dan email yang ditulis dan diterima oleh pejabat federal, seperti menteri luar negeri, dianggap sebagai dokumen pemerintah dan seharusnya disimpan agar komite kongres, sejarawan dan media dapat menemukannya. Pengecualian hukum hanya diberikan untuk dokumen atau catatan rahasia dan sensitif tertentu.

Diakui bahwa Hillary Clinton bukan pejabat Washington pertama yang menggunakan akun email pribadi untuk urusan pemerintahan. Namun, menurut Baron, penggunaan email pribadi untuk semua urusan pemerintahan yang dijalankannnya adalah tidak biasa. Para ahli mengatakan, penggunaan akun email pribadi seharusnya terbatas pada keadaan darurat, seperti ketika server  tidak bekerja.

"Saya ingat tidak ada instansi ketika saya di lembaga Arsip Nasional, yang pejabat tingginya hanya menggunakan akun email personal untuk menjalankan urusan pemerintah," kata Baron.

Peraturan yang berlaku saat ini di AS yang dikeluarkan oleh National Archives and Records Administration mengharuskan setiap surat elektronik yang dikirimkan atau diterima mengggunakan akun email pribadi harus disimpan sebagai
bagian dari catatan lembaga. Sayangnya, Hillary Clinton dan para pembantunya tidak melakukan hal ini.