Hubungan Indonesia dan Kepulauan Solomon Memanas Soal Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Dalam sebuah reaksi yang terkesan terlambat, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan penolakan atas pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, yang tercantum dalam situs  Sekretariat Kantor PM Kepulauan Solomon. Pernyataan itu sudah muncul di situs dimaksud pada 17 Mei. Namun pernyataan tanggapan dari Kemenlu baru muncul pada 21 Mei.

Pada situs itu, sebagaimana sudah dilansir oleh satuharapan.com pekan lalu,  antara lain diberitakan bahwa Sogavare  mengingatkan bahwa  Indonesia mendapatkan keanggotaan associate Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk memungkinkan dialog antara Jakarta dan Pemimpin MSG  membahas masalah Papua Barat.

Namun, kata Sogavare, penolakan presiden Jokowi terhadap permintaan untuk bertemu dengan dia mengenai posisi MSG terhadap Papua Barat merupakan indikasi yang jelas bahwa Indonesia memiliki alasan lain untuk bergabung dengan MSG.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialog memberinya semua alasan untuk membawa masalah ini kembali ke MSG. Dia menambahkan bahwa "Indonesia telah melewati batas sehingga kita perlu mengambil beberapa sikap keras."

Menjawab hal itu, dalam sebuah siaran pers yang dilansir pada hari Sabtu (21/5), Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Desra Percaya, menegaskan bahwa Indonesia jelas-jelas menolak pernyataan PM Manasye.

"Pernyataan itu jelas melanggar prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan non-interferensi sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Pembentukan Melanesian Spearhead Group (MSG) pada tahun 2007," kata Desra.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, kata Desra, menghormati hak asasi manusia merupakan prinsip penting bagi Indonesia. Justru untuk alasan ini, ia menambahkan, Indonesia telah meratifikasi 8 dari 9 instrumen utama hak asasi manusia PBB dan bekerja sama dengan berbagai mekanisme HAM. Dalam hal ini, Indonesia menyambut baik dan siap untuk berbagi pengalaman tentang promosi hak asasi manusia dan perlindungan dengan banyak negara, termasuk Kepulauan Solomon. Dengan demikian, kata dia, Indonesia selalu menyambut partisipasi Kepulauan Solomon 'di Forum Demokrasi Bali.

Menurut Desra, Indonesia telah lama berkomitmen untuk mengatasi masalah hak asasi manusia, antara lain, dengan mendirikan kantor perwakilan  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua. Komisi itu, baik di tingkat nasional dan regional, kata dia, sekarang sedang bekerja untuk mengatasi kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Selain itu, sebagai bagian dari Pasific, tutur dia, Indonesia mengembangkan kemitraan dengan beberapa negara kunci di kawasan itu untuk memastikan bahwa hubungan bilateral yang kuat dan produktif.

Selain itu, ia mengatakan, Indonesia telah ikut aktif dalam berbagai kelompok regional, seperti: Pacific Economic Cooperation Council(PECC) sejak tahun 1980; Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sejak tahun 1989, Southwest Pacific Dialogue (swpd) sejak tahun 2002, Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) sejak tahun 2009. Indonesia juga aktif di Pacific Islands Forum  (PIF) sejak tahun 2001, dan Forum Pengembangan Kepulauan Pasifik (PIDF) sejak 2014.

"Dengan demikian adalah merupakan pandangan rabun bila Perdana Menteri Sogavare berspekulasi bahwa agenda Indonesia di Pasifik, apalagi dalam MSG, semata-mata karena masalah Papua," kata Desra.

Ia mengatakan Indonesia tetap berkomitmen dalam menambahkan nilai ke MSG, memperluas hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan rakyat, memperkuat kerjasama dan mengatasi tantangan-tantangan bersama, dan memperdalam hubungan ekonomi dan kerjasama pembangunan untuk kesejahteraan masa depan bangsa di wilayah MSG.

"Fakta-fakta ini memang harus membangunkan Perdana Menteri Sogavare  untuk memahami dengan jelas realitas dan kebenaran," kata Desra.

Editor : Eben E. Siadari