Indonesia Harus Mainkan Peran Aktif Susun Agenda Pembangunan Pasca 2015

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Organisasi masyarakat sipil Indonesia menghendaki peran pemerintah Indonesia lebih aktif untuk mengusulkan agenda-agenda pembangunan. Karena hal ini sangat penting bagi keberhasilan pembangunan Indonesia, negara miskin, dan negara berkembang lainnya, serta mempengaruhi arah pembangunan Indonesia setelah 2014 nanti.

Hal ini disampaikan Hamong Santono dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dalam Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG on SDGs) ke 8 tanggal Senin (3/2) hingga Jum’at (7/2) lalu di New York Amerika Serikat.

Indonesia perlu lebih aktif memperjuangkan kepentingan nasionalnya untuk masuk dalam agenda pembangunan 2015, sehingga menjadi platform pembangunan global.

Hamong Santono mengatakan, “Setidaknya terdapat tiga isu penting yang harus disuarakan Indonesia yaitu kemiskinan, bukan hanya kemiskinan ekstrem, ketimpangan pendapatan dimana Indonesia saat ini menghadapi persoalan ketimpangan pendapatan dan menghilangkan atau pun mengurangi illicit financial flow sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan Pasca-2015.”

CSO Indonesia memberi usulan kepada Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan isu-isu penting seperti pemberantasan kemiskinan, ketimpangan dan kerjasama pembangunan. Juga isu-isu yang selama ini sudah masuk dalam Millennium Development Goals (MDG’s) seperti isu kesehatan dan perempuan. Ruby Khalifa dari The Asian Muslim Action Network (AMAN) yang juga menghadiri forum OWG menyebutkan pemerintah Indonesia bisa menjadi leader untuk menyuarakan isu krusial seperti kesehatan reproduksi serta seksual perempuan dan anak perempuan, zero toleran untuk kekerasan berbasis gender dan segala bentuk perdagangan perempuan, penegakan hukum, menolak impunitas pada pelaku kekerasan seksual dan berbasis gender dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam upaya perdamaian di tingkat nasional dan international.

 Wahyu Susilo dari Migrant Care juga menyuarakan hal yang sama. Secara khusus dia mengusulkan agar Pemerintah Indonesia memperjuangkan masuknya isu seputar buruh migrant ke dalam agenda pembangunan. Wahyu menambahkan,” Persoalan migrasi tenaga kerja tak boleh diabaikan dalam agenda pembangunan pasca-2015 setelah terlewatkan dalam MDGs. Selama ini, buruh migran adalah kelompok yang terpinggirkan dalam agenda pembangunan global meski mereka memberikan kontribusi signifikan menggerakkan perekonomian global”. 

 Isu lain yang juga perlu diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia adalah masuknya upaya penciptaan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan sebagai salah satu tujuan pembangunan. Ahmad Faisol dari MediaLink yang juga hadir dalam event OWG SDG’s 8 di New York menyebutkan adanya pemerintah yang akuntabel dan transparan akan memastikan seluruh proses pembangunan yang dijalankan akan dapat dinikmati seluruh masyarakat. “Saya kira pemerintah Indonesia perlu member perhatian khusus terhadap isu ini karena krusial untuk kepentingan nasional Indonesia terkait pemberantasan korupsi, juga posisi Indonesia sebagai chairmanship dalam inisiatif global Open Government Partnership (OGP).”

Menjelang berakhirnya MDG’s pada 2015,  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang mempersiapkan kesepakatan pembangunan global baru untuk melanjutkan MDGs atau Pembangunan Pasca-2015.  Pelbagai proses telah dan sedang berlangsung untuk menghasilkan kesepakatan pembangunan global yang lebih baik dan menyeluruh, mudah dikomunikasikan dan dilaksanakan serta lebih mudah untuk diukur pencapaiannya.  Sebelumnya Indonesia juga menjadi salah satu pemimpin dalam penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015 bersama dengan Liberia dan Inggris di dalam High Level Panel of Eminent Persons (HLP-EP).  (PR)

Editor : Bayu Probo