JK Kritik BPPT Tak Kerja Efektif
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa sebuah bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki dua hal, yakni perencanaan yang baik dan teknologi yang maju. Ia mengkritik BPPT selama ini bekerja belum sesuai dengan proyeksi pemerintah. Ia meminta agar BPPT bisa lebih efektif dalam menjalankan pembangunan negara.
“Sebuah bangsa akan maju dengan dua hal, perencanaan yang baik dan teknologi yang maju,” ujar Kalla, di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Jakarta, Senin (10/8).
“BPPT sebagai lembaga jangan hanya meneliti sesuai keinginan tapi disesuaikan juga dengan rancangan pemerintah,” kata dia melanjutkan
Ia menyayangkan potensi BPPT yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, mengingat ada ribuan peneliti bergelar doktor, magister, dan sarjana yang mengabdi pada BPPT.
“Saya senang ada ratusan doktor dan magister serta ribuan sarjana. Tetapi kenapa semuanya belum efektif?” ujar Kalla. Menurutnya suatu pembangunan akan berhasil dengan otak, otot, dan kantong sendiri.
“Kalau otaknya Jepang, yang mengerjakan negara lain dan kantongnya dari pemerintah, ya kita ini kan hanya konsumen saja. Mau jadi apa negara kita. Anggaran untuk listrik, misalnya, masak teknologinya dari luar negeri?” kata dia.
Kalla mengatakan bahwa teknologi sangat penting bagi kemajuan negara Oleh sebab itu, BPPT tidak hanya mengkaji dan meneliti tentang teknologi, tetapi juga menerapkan teknologi tersebut dalam rangka pembangunan negara.
"Selama ini BPPT mungkin ngaji terus, tapi tidak diterapkan. Belum tentu juga ngajinya betul," ujar Jusuf Kalla soal kinerja BPPT.
Meskipun demikian, pengusaha asal Makassar ini mengakui bahwa kondisi tersebut bukan hanya salah BPPT, tapi juga karena pemerintah tidak memberikan arahan yang efektif untuk mereka.
“Karena itu kita tidak ingin lagi pengkajian dan penerapan yang tidak jelas. Selalu saja alasannya anggarannya kurang. Padahal Anda (BPPT) punya kantor yang pembiayaannya 1 triliun rupiah, untuk gaji 700 miliar rupiah, namun penelitian 300 miliar rupiah,” kata Kalla.
Oleh sebab itu Wakil Presiden memberikan arahan agar BPPT sebaiknya tidak lagi menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan menggunakan sistem seperti Badan Layanan Umum (BLU) agar bisa lebih efektif dan fleksibel dalam menggunakan anggarannya.
Editor : Eben E. Siadari
Pemerhati Lingkungan Tolak Kekah Keluar Natuna
NATUNA, SATUHARAPAN.COM - Pemerhati Lingkungan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) menolak h...