Jokowi-JK Janji Menteri dari Kalangan Profesional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berjanji akan menunjuk menteri dari kalangan profesional ke dalam kabinetnya apabila terpilih.

"Jika Jokowi-JK terpilih nanti, cara perekrutan menterinya betul-betul memilih putra terbaik bangsa sesuai profesi dan bidang yang dikuasai," kata perwakilan Timses Jokowi-JK, Marsanto, dalam acara Diskusi Visi-Misi Lingkungan dari Capres-Cawapres 2014, di Jakarta, Kamis (12/6) malam.

Marsanto menegaskan kabinet yang akan dibentuk Jokowi-JK bukan berdasarkan bagi-bagi kursi dari partai koalisi sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan saat ini.

"Kementerian yang akan datang akan diisi kaum profesional, kalau saat ini kan diisi partai pendukung dari bagi-bagi kursi," kata dia.

Pasangan Jokowi-JK mencanangkan sembilan agenda prioritas untuk mewujudkan visi dan misi mereka dalam agenda berjudul Nawa Cita.

Kesembilan agenda prioritas tersebut antara lain menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Selanjutnya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melakukan revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam diskusi itu Greenpeace Indonesia menilai visi misi pasangan kedua calon Presiden serta calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum memprioritaskan perlindungan lingkungan secara maksimal dalam agenda politik mereka.

"Komitmen dan program dalam visi misi keduanya tampak masih sangat mengandalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) untuk menopang pertumbuhan ekonomi tanpa mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan dalam startegi pembangunan nasional," kata Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting.

Dalam dokumen visi misi pasangan Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta menjadikan kedaulatan energi dalam salah satu skala prioritas namun Jokowi-JK masih menempatkan batu bara sebagai solusi energi di Indonesia begitu juga dengan Prabowo-Hatta yang ingin mendorong peningkatan industri ekstraktif termasuk batu bara.

Longgena menilai, kedaulatan energi yang dicanangkan bertentangan dengan rencana lain untuk meningkatkan sumber energi yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi ataupun gas alam. Menurutnya, sumber energi fosil suatu saat akan menjadi langka dan habis, sehingga harus mencari jalan keluar lain untuk beralih pada sumber energi yang terbarukan.

Selain itu, pasangan Prabowo-Hatta belum menjawab desakan kebutuhan pembenahan tata kelola perikanan termasuk lemahnya evaluasi dan pengawasan perizinan yang akhirnya bermuara pada praktik perikanan ilegal dan penangkapan ikan berlebihan. Sementara pasangan Jokowi-JK juga tidak menyatakan akan memprioritaskan pembenahan terkait lemahnya tata kelola perikanan.

"Kami lihat ada semangat perlindungan lingkungan namun kami rasa belum mencukupi pemulihan lingkungan hidup yang sekarang sudah sampai tahap krisis. Yang kita butuh perlindungan penuh. Kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah ada dalam tahap kritis yang membutuhkan pemulihan segera," ujar Longgena.

Ia menambahkan Greenpeace menantang pemerintah baru untuk menetapkan target setidkanya 40 persen energi terbarukan pada tahun 2030 karena eksploitasi SDA yang berlebihan dan merusak, lanjutnya, merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan ekonomi.

"Harus konsisten. Kita harapkan ada upaya menggunakan energi terbarukan dalam jangka panjang lebih murah, tinggal sebetulnya memastikan komitmen politiknya di mana ya, mau energi terbarukan atau tidak, jadi sebetulnya itu yang kita tantang. Kalau misalnya meneruskan energi kotor sebetulnya merugikan dan tidak menguntungkan secara ekonomi juga. Jelas sekali ekonomi hijau pilihan terbaik," jelasnya.

Hal tersebut sekaligus menanggapi jawaban Marsanto yang mengungkapkan Jokowi-JK memiliki prioritas tinggi dalam upaya perlindungan lingkungan termasuk menggunakan energi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan energi.

"Banyak sumber daya alam kita yang bisa dipakai yaitu panas bumi. Kita punya potensi 28000 megawatt yang tersebar di 129 titik dan baru dimanfaatkan 1400 megawatt. Ini potensi yang belum maksimal dimanfaatkan namun belum bisa langsung meninggalkan batu bara, harus pelan-pelan," jelas Marsanto yang juga anggota DPR RI dari Komisi IV itu.

Ia menambahkan komitmen Jokowi-JK dalam perlindungan hutan ditunjukkan dengan rencana mengeluarkan aturan untuk membatasi pembukaan lahan hutan maksimal 100.000 hektare untuk setiap perusahaan dan mewajibkan menyediakan setiap 20 hingga 30 persen lahan untuk rakyat di sekitar. (Ant)