Kepala HAM PBB Desak Myanmar Hentikan Pelanggaran Hak Minoritas

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Kepala HAM PBB pada Rabu (26/2) memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak kaum minoritas yang besar di Myanmar berisiko merusak reformasi di negara itu.

“Myanmar berjanji untuk mengakhiri era tahanan politik, namun saat ini tampaknya berniat untuk menciptakan generasi baru dengan memenjara orang yang ingin menikmati kebebasan demokratis yang telah dijanjikan pemerintah Myanmar,” ungkap Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra’ad Al Hussein dalam sebuah pernyataan.

Dia mengatakan bahwa dunia telah memuji transisi di Myanmar sejak rezim semisipil berkuasa pada 2011 setelah beberapa dekade kekuasaan militer “sebagai sebuah kisah tentang janji dan harapan.”

“Namun perkembangan terakhir terkait HAM bagi minoritas, kebebasan berekspresi dan hak untuk protes secara damai mempertanyakan arah reformasi itu dan bahkan mengancam kemundurannya,” katanya.

Zeid menunjuk kasus pekan lalu terkait 14 anggota masyarakat Michaungkan yang dipenjara karena menggelar protes damai menentang dugaan perampasan lahan mereka oleh militer.

Dan pada 2014, dia mengatakan, 10 jurnalis dipenjara “di bawah undang-undang pencemaran nama baik, pelanggaran hukum dan keamanan nasional yang usang.”

Dia juga menyuarakan keprihatinan terkait pemilu mendatang.

“Selama tahun pemilihan, akan (ada) godaan bagi sejumlah politikus untuk menyulut prasangka demi kepentingan pemilu,” menurut peringatannya.

“Namun pada saat ketika ekstremisme agama menciptakan malapetaka di banyak bagian dunia, konsekuensi untuk memenangkan sentimen tersebut semuanya harus diperjelas.”

Di antara perkembangan yang mengkhawatirkan adalah pengumuman pemerintah pada pekan lalu bahwa kartu identitas bagi penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan penuh, seperti Muslim Rohingya, akan berakhir dalam beberapa pekan.

“Keputusan itu tampaknya dirancang untuk mencegah para pemegang “kartu putih” memberikan suara dalam pemilihan,” menurut peringatan Zeid. (AFP)