Komnas HAM: Pemerintah Harus Adil Sikapi Intoleransi Agama

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Pemerintah bersikap adil dalam menyikapi kasus intoleransi keberagamaan di Indonesia. Komnas HAM mengecam insiden pembakaran kios dan musala yang terjadi saat salat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Barat, pada Jumat (17/7) pukul 07.00 WIT, tapi Pemerintah tidak boleh menutup mata pada kasus intoleransi keberagamaan lainnya di Indonesia.

“Kita kecam insiden yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, tapi tindakan intoleransi jumlahnya ada ratusan dan itu kena berbagai agama di Indonesia, itu tidak bisa kita tolerir juga, negara harus hadir dan adil dalam penegakan proses hukum,” ucap Komisioner Komnas HAM Decky Natalius Pigay saat dihubungi satuharapan.com, di Jakarta, Sabtu (18/7).

Menurut dia, salah satu masalah bangsa Indonesia adalah multiminoritas. Dalam hal keberagamaan, pemeluk agama Islam minoritas di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur, sementara umat Kristiani minoritas di Pulau Jawa, kemudian pemeluk agama Kristen dan Islam minoritas di Provinsi Bali. “Artinya, peristiwa serupa bisa saja menular ke daerah-daerah lain di Indonesia. Ini harus benar-benar diantisipasi Pemerintah dengan cara berimbang dalam melindungi kebebasan beragama,” ucap Pigay.

“Insiden yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, terjadi saat hari perayaan keagamaan yang penting di Indonesia,” dia menambahkan.

Dia juga menyampaikan, Pemerintah tidak boleh menutup mata dalam berbagai kasus perusakan gereja yang terjadi di Indonesia, seperti Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia. “Pemerintah intinya harus berimbang, agar toleransi di tingkat maysarakat juga bisa bertumbuh dengan baik dan tinggi,” tutur Pigay.

Editor : Sotyati