LIPI Desak Jokowi Segera Umumkan Dialog Nasional dengan Papua

Ketua Tim Kajian Papua LIPI, Adriana Elisabeth (Foto: Eben Ezer Siadari)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo diminta untuk segera mengumumkan kepastian Dialog Nasional dengan Papua sebagai pendekatan untuk mencapai solusi yang komprehensif mengatasi konflik di Papua yang sudah berjalan selama setengah abad.

Para pejabat maupun rakyat Papua sampai saat ini bertanya-tanya dan menunggu realisasi pernyataan Presiden yang pernah berkata siap melakukan dialog dengan semua elemen masyarakat Papua.

"Ini kan sudah berlarut-larut. Kami sudah melakukan riset mulai dari tahun 2004 hingga 2008. Dialog Nasional kami rekomendasikan sebagai sebuah pendekatan. Apalagi (masalah Papua) sudah menginternasional. Presiden sudah harus menyampaikan bahwa harus ada Dialog Nasional (dengan Papua). Harus tahun ini, karena tahun depan orang sudah persiapan pemilu. Momentum untuk bicara tentang Dialog Nasional dengan Papua, ya tahun ini," kata Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Adriana Elisabeth, dalam wawancara khusus dengan satuharapan.com, di ruang kerjanya, di Jakarta Senin (11/4).

Menurut Adriana, kajian LIPI tentang Papua yang dilakukan sepanjang tahun 2004 hingga 2008, menghasilkan kesimpulan perlunya dikedepankan Dialog Nasional dalam mengatasi permasalahan Papua.

"Di awal memang kami mengatakan dalam riset 2004-2008 bahwa dialog kami sebut sebagai solusi. Tetapi dalam perkembangannya kami sadari dialog bukan solusi tetapi sebagai sebuah pendekatan bagaimana agar yang berkonflik itu duduk bersama mencari solusi. Jadi itu sebuah cara. Solusinya nanti (disepakati) dalam dialog," kata dia.

"Kalau dibilang dialog sebagai solusi, memang dialog bukan untuk solusi. Apalagi kalau dialog dipahami berbeda oleh masyarakat yang menganggap dialog adalah merdeka. Sementara pemerintah RI menganggap kalau ingin merdeka tidak perlu ada dialog," kata Adriana.

Menurut Adriana, sebagai sebuah pendekatan baru, format dialog yang diusulkan LIPI akan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, dalam hal ini Jakarta dan Papua, untuk menyepakati akar masalah dan penyelesaiannya.

Diakui oleh Adriana, dialog tidak mungkin berhasil secara instan. Namun, persiapannya harus segera dimulai. Dialog Nasional itu sendiri, menurut dia, berada di ujung dalam rangkaian proses demi proses.

"Proses dialog dibangun untuk menghindari sebisa mungkin tindakan yang represif, sepihak, yang tidak mendapat legitimasi, lalu dikemas dalam proses damai yang ujungnya Dialog Nasional," kata dia.

Ia menambahkan, dalam rekomendasi LIPI, ada berbagai proses dialog yang dapat dilakukan sebelum Dialog Nasional dengan Papua dilaksanakan. Termasuk di antaranya adalah dialog internal di kalangan masyarakat Papua sendiri.Di dalam dialog internal ini, kata Adriana, masyarakat Papua menyepakati siapa yang menjadi representasi Papua dalam Dialog Nasional. Di dalam dialog internal, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dapa diikut sertakan sebagai representasi dari diaspora Papua.

Lalu, ia menambahkan, juga ada dialog sektoral, seperti dialog di bidang pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

"Makanya kami mengusulkan paket yang utuh, Dialog Nasional, dengan tahapan-tahapan tadi. Persiapan, artinya, orang harus paham bahwa dialog ini adalah pendekatan. Kami juga mengatakan bagian dari dialog itu adalah dialog politik antara presiden dengan seluruh kepala daerah di Papua, propinsi maupun kabupaten/kota," kata Adriana.

"Itu penting karena simbol politik yang masih dihargai oleh rakyat Papua adalah presiden. Tidak ada menteri lagi yang dipercaya oleh Papua," kata Adriana lagi.

Melalui dialog itu, kata dia, presiden mendirect (mengarahkan, red) langsung para kepala daerah tentang apa yang harus dilakukan dalam mempersiapkan Dialog Nasional dengan Papua.

"Kebijakan politik, ekonomi dan lainnya, harus kembali ke koridor. Sudah ada UU Otsus, implementasi secara optimal harus didirect langsung oleh presiden," kata Adriana.

"Tahapan persiapan (Dialog Nasional) memang penting. Tetapi bicara tentang akan adanya dialog nasional itu harus sekarang. Kita lihat gerakan kaum muda di Papua semakin menguat. Saya khawatir betul kita tidak sempat antisipasi," tutur Adriana, tentang semakin maraknya aksi unjuk rasa kaum muda Papua mengkritisi langkah pemerintah menangani masalah Papua.

Dalam pertemuan dengan kepala daerah tersebut, Presiden Jokowi diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan Dialog Nasional dengan Papua serta memastikan para kepala daerah itu mendukung Dialog Nasional.

Adriana tidak membantah ketika ditanyakan apakah ada kepala daerah di Papua yang ikut bermain, menggaungkan isu-isu politik di seputar Papua, khususnya isu yang dinilai merupakan aspirasi separatis.

"Mungkin saja ada bupati yang mendukung gerakan kaum muda tetapi tidak terbuka. Gerakan kaum muda ini ada yang dibayari oleh pejabat atau wakil rakyat di sana," kata Adriana.

"Saya melihat mereka (kepala daerah, red) tidak terbuka mendiukung, tetapi mereka juga memberi bantuan finansial kepada gerakan kaum muda itu."

Menurut Adriana, dalam tiga tahun terakhir ada kesan pemerintah menganggap remeh konflik di Papua. Akibatnya, gerakan kaum muda yang semakin vokal dan terorganisasi dengan baik menyuarakan aspirasi pro kemerdekaan, terabaikan dan tidak tertangani. Apabila hal ini dibiarkan, menurut Adriana, akan semakin mengkhawatirkan.

Editor : Eben E. Siadari

Baca Juga: