MUI: Ajaran Khalifah ISIS Tidak Sesuai Syariat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin mengatakan, ajaran pendirian khalifah Islamic State of Irak and Syria (ISIS) tidak sesuai dengan syariat menggunakan cara kekerasan.

“Ajarannya tidak dibenarkan, membangun khalifah dengan pendekatan pemaksaan kehendak, kekerasan sedangkan kita bangsa Indonesia punya komitmen demokratis tidak boleh dengan kekerasan,” kata Ma`ruf di Jakarta, Kamis (7/8).

MUI secara tegas mengatakan ISIS dilarang karena melakukan kegiatan kekerasan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, penghancuran tempat-tempat yang dianggap suci oleh umat Islam serta ingin meruntuhkan negara bangsa.

“Itu semua dilarang, maka yang mendukung juga menjadi haram. Tapi MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa haram mengikuti ISIS karena itu sudah jelas-jelas dilarang, sesuatu yang sudah jelas tidak perlu fatwa,” kata dia.

Ma`ruf mengatakan, khalifah masih menjadi perdebatan karena juga bisa diartikan khalifah itu memimpin negara dengan semangat.

“Tapi kemudian ditegakkan dengan cara-cara ISIS itu menjadi masalah dan berpotensi memecah belah umat Islam dan mengganggu NKRI,” katanya.

MUI dan ormas serta lembaga-lembaga Islam mengeluarkan pernyataan sikap agar masyarakat mewaspadai gerakan ISIS sehingga tidak terprovokasi.

Selain itu, MUI dan ormas Islam juga menolak keberadaan gerakan ISIS di Indonesia yang potensial memecah belah umat Islam.

Menag: Kapolri akan Jelaskan ISIS

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman diharapkan dapat menjelaskan kedudukan “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS) pada Sabtu (9/8).

Pada Sabtu itu ada pertemuan dengan seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Jakarta.

Penegasan tersebut disampaikan Lukman Hakim kepada Dirut Perum LKBN Antara Saiful Hadi dan sejumlah staf di kementerian tersebut, Kamis. Ia mengatakan, seluruh Ormas Islam akan diundang pada pertemuan tersebut dan Kapolri diminta untuk menjelaskan fenomena ISIS.

Sebelumnya Menag Lukman Hakim Saifudin secara tegas menyatakan bahwa ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila. Kemenag menginisiasi pertemuan dan silaturahmi Menag dengan Pimpinan Ormas Islam dalam rangkaian Seminar Nasional tentang Bahaya ideologi ISIS.

Pertemuan yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 08.00 WIB ini akan diikuti oleh para pimpinan ormas Islam, para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat, serta pejabat di lingkungan Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kejaksaan Agung, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun tema kegiatan ini, “Fenomena Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil Alamin” (Sebuah Ancaman Ideologi dan Keamanan Terhadap NKRI).

Dijelaskan juga, seminar ini didasarkan pada kesadaran bahwa Kemenag perlu mengundang segenap elemen umat dan seluruh organisasi Islam guna mendapatkan penjelasan secara komprehensif dari para pihak yang berkompeten.

Dengan demikian, elemen umat dan organisasi Islam diharapkan akan memiliki sudut pandang dan persepsi yang sama dalam menyikapi isu ISIS.

Dalam forum ini selain akan berbicara Kapolri, Kepala BNPT, juga para tokoh agama, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian akan diperoleh persamaan persepsi tentang ISIS.

Kapolri Sutarman dan Ketua BNPT Arsyad Mbai dijadwalkan akan menjelaskan terkait Peta Radikalisme Agama dan Pencegahannya di Indonesia.

Selain itu, ada juga materi tentang ISIS sebagai Gerakan Kekhalifahan Islam Global dan Tantangan bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil Alamin yang akan dibahas bersama antara Ketua Umum PBNU, Muhammadiyah, dan MUI.

Adapun target yang diharapkan dari pertemuan tersebut adalah “pemahaman dan sikap bersama” dalam menyikapi potensi ancaman bahaya ISIS dan langkah-langkah untuk mengantisipasinya.

Umat Islam Indonesia diminta tetap mengedepankan semangat ukhuwah Islamiyah dan kerukunan nasional, serta tidak terpecah-belah dan terjebak dalam strategi adu-domba yang dapat merugikan kepentingan umat yang lebih besar. (Ant)