Pembelian UPS Modus Dana Siluman APBD DKI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah mengatakan modus dana siluman anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) versi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang paling menonjol ialah pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) atau peralatan untuk mencegah terputusnya sumber daya listrik jika aliran dari PLN mati.

"Kami bandingkan setelah menggunakan e-budgeting dan tidak, ternyata kami dapat mengurangi seluruh kegiatan dan pembelian UPS siluman dan dapatlah dana Rp 12,1 triliun itu," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (2/3) siang.

Menurut Saefullah, sistem e-budgeting telah ditetapkan sebelum rapat paripurna pembahasan rancangan APBD berlangsung.

"Mereka (DPRD) memasukkan anggaran siluman Rp 12,1 triliun itu setelah paripurna," ujar Saefullah.

Otomatis ada versi APBD yang berbeda antara berkas APBD Pemprov DKI dan APBD DPRD.

Di sisi lain, diterapkannya e-budgting dalam APBD 2015 ini mengacu pada transparansi dan akuntabilitas. E-budgeting juga dapat menghindari dana-dana siluman yang dikhawatirkan muncul seperti saat ini.

Persoalan APBD DKI memang tengah menjadi perseteruan hebat antara Pemprov DKI dan DPRD. Bak saling lempar bola panas, Pemprov DKI dan DPRD sama-sama akan membawa khasus ini ke ranah hukum.

Masyarakat pun bertanya-tanya seperti apa kronologi proses penyusunan APBD 2015 hingga akhirnya menjadi perdebatan sengit antara eksekutif dan legislatif. Berikut ini draft kronologi APBD yang dicatat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga sampai proses pengembalian draft APBD ke Kemendagri. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja