Pengamat: Waspadai Politik Uang Saat Masa Tenang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, meminta kepada semua pihak untuk mewaspadai praktik politik uang (money politic) yang kemungkinan dilakukan tim pemenangan calon kepala daerah pada tahapan masa tenang pilkada serentak 2017.

"Money politic dan black campaign ditengarai sering dilakukan oleh tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon pada saat masa tenang karena mendekati pemungutan suara," kata Teguh di Semarang, hari Minggu (12/2).

Terkait dengan indikasi praktik politik uang itu, ia juga meminta para pengawas pilkada secara intensif melakukan pengawasan di masyarakat agar ketika terjadi salah satu penyimpangan pilkada bisa segera diantisipasi dan ditindaklanjuti.

Menurut Teguh, upaya mengurangi praktik politik uang sebenarnya tidak hanya tugas pengawas, tetapi masyarakat juga diharapkan tidak mau menerima pemberian uang dari tim pemenangan untuk memilih salah satu pasangan calon.

"Tolak berapapun jumlah uang yang diberikan dan jadilah pemilih yang rasional," ujarnya.

Khusus kepada partai politik peserta pilkada serentak 2017 tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah, Teguh berharap tim pemenangan tidak melakukan melakukan praktik praktik politik uang untuk memenangkan pasangan calonnya agar tidak mencederai praktik demokrasi.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah, Abhan Misbah, mengaku sudah menginstruksikan jajaannya memperketat pengawasan agar potensi praktik politik uang bisa diantisipasi.

"Pada tanggal 12-14 Februari 2017 merupakan masa tenang pilkada serentak tahun ini, kami akan memperketat pengawasan agar berbagai pelanggaran tahapan pilkada bisa diminimalisasi," katanya.

Tujuh daerah di Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada serentak pada tanggal 15 Februari 2017 adalah Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. (Ant)