Perda Dianggap Lemahkan Hak Angket, DPRD Pecah?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ada perpecahan dalam rapat internal gabungan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang dilaksanakan di Gedung Rapat Serbaguna DPRD DKI, Kamis (19/3) siang.

Rapat yang digelar tertutup belum dimulai, namun terdengar suara keras antaranggota dari dalam ruang VIP. Tak lama setelahnya, Bestari Barus Ketua Fraksi Nasdem keluar dari ruang rapat. Dengan raut wajah sedikit dilipat, ia tampak berjalan tergesa.

Setelah dikonfirmasi oleh Prabowo dari Fraksi Gerindra, ‘pertengkaran’ itu terjadi karena antarfraksi terdapat perbedaan persepsi terkait penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

“Rapat kita tunda dulu, sama-sama cooling down.  Kalau bisa nanti malam kita rapat nggak papa untuk menyikapi masalah ini,” ujar Prabowo saat ditemui di Kantor DPRD Jakarta Pusat, Kamis (19/3) sore.

Menurut Prabowo, jika diterbitkan Perda, sama saja artinya dewan menyetujui dugaan APBD palsu yang dikirim pihak Pemprov. Selain itu, Perda pun juga akan melemahkan hak angket yang kini masih terus berjalan.

“Kalau kita setuju (Perda) dan mengakui evaluasi, berarti angket kita gugur. Kalau ini kita lakukan  apakah tidak melemahkan angket? Yang melemahkan angket kalau Perda. Di-Perda-kan berarti kita setujui yang dia (Pemprov, Red) punya,” ujar Prabowo.

Dari pernyataan Prabowo itu, dapat ditarik kesimpulan dalam pembahasan sementara, Fraksi Gerindra mengambil sikap belum sepakat untuk menerbitkan Perda.

Sebelumnya, terjadinya pertengkaran di tubuh para politikus Kebon Sirih ini diduga juga terjadi karena Bestari Barus sebelumnya menunjukkan sikap mesranya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota, Kamis (19/3) pagi.

Ahok pun sempat mengatakan jika Bestari adalah anggota dewan yang bersih.

Selain itu, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi juga mengatakan menyetujui akan menerbitkan Perda.

Sikap inilah yang membuat fraksi lain tampak memanas.

Sementara itu, Abraham Lunggana atau Lulung dari Fraksi PPP menampik adanya pertengkaran. Menurutnya, rapat gabungan pimpinan ini diundur karena tidak seluruh pimpinan hadir.
“Kita pengen nanti ada keputusan kok. Sementara masih kita evaluasi. Pimpinan nggak lengkap. Pimpinan Fraksi kan nggak sendiri, ada ketua dan ada sekretaris,” kata politikus yang khas dengan rambut belah tengahnya itu. 

Editor : Bayu Probo