Pilgub DKI dan Pertaruhan Kita

SATUHARAPAN.COM – Agaknya sulit diingkari, pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta kali ini merupakan proses pemilihan kepala daerah yang paling menyedot perhatian, energi, maupun emosi. Bahkan kerap kali mengingatkan orang pada pemilihan Presiden 2014, sehingga dijuluki “Pilgub-rasa-Pilpres”.

Ketika saat paling ditunggu tiba, hari pencoblosan tanggal 15 Februari kemarin, orang jadi sadar bahwa itu bukanlah puncak yang dapat melepas semua emosi, melainkan baru pertarungan awal. Ibarat permainan seks – antara politik dan seks memang punya banyak kesamaan – babak sampai pencoblosan itu barulah foreplay, bukan puncak orgasme yang ditunggu-tunggu.

Alasannya jelas. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei memperlihatkan bahwa pertarungan untuk kursi DKI-1 masih harus ditentukan lewat putaran berikutnya, antara pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat (meraup sekitar 43%) versus Anies Baswedan – Sandiaga Uno (meraup sekitar 39%). Sementara pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni (meraup sekitar 17%) harus terpental di putaran pertama.

Ringkasan hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei Pilgub DKI 2017                     Foto: Rappler

Walau hasil dua putaran itu sudah banyak diduga oleh berbagai lembaga survei, namun masih cukup banyak orang, termasuk saya, mulanya optimis hanya akan ada satu putaran yang mengantar Ahok-Djarot kembali ke kursi DKI-1. Ada beberapa alasan untuk optimisme itu. Tiga yang terpenting:

Pertama, kemampuan Ahok untuk sintas dari badai tuduhan penistaan agama, sungguh sangat mengagumkan. Walau isu tersebut sempat membuat elektabilitasnya turun drastis (konon sampai hanya sekitar 10%, menurut prediksi LSI Denny JA, pada November lalu), dan ia harus menjalani persidangan maraton, namun ia mampu sintas dan bahkan rebound. Malah pada persidangan ke-9 (7 Februari 2017) yang menghadirkan dua saksi dari kepulauan Seribu, orang makin diyakinkan bahwa semua itu hanyalah rekayasa politik untuk menghambat pencalonannya. Kedua saksi itu merasa tidak keberatan sama sekali dengan pidato Ahok, malah berebut ingin selfie dengan si petahana.

Kemampuan sintas Ahok itu memperkuat alasan kedua optimisme saya: masyarakat Jakarta merupakan pemilih yang cerdas, dewasa, dan kritis, yang tidak begitu mudah dipermainkan oleh isu-isu primordial yang sempit. Bukankah optimisme saya terbukti jika melihat kemampuan Ahok rebound, sehingga elektabilitasnya kembali meroket beberapa hari menjelang hari-H, mengalahkan kedua pesaingnya? Apalagi ditambah dengan asupan energi luar biasa yang dihadirkan oleh Konser GueDua (04/02) maupun Pesta Rakyat (11/02), sehari sebelum minggu tenang. Kedua konser tersebut, yang mampu menyedot massa berlimpah, langsung mengingatkan orang pada Konser Dua Jari yang mengantar Jokowi ke tampuk Presiden saat Pilpres 2014.

Lagi pula – dan ini alasan ketiga optimisme saya – posisi Ahok diuntungkan karena kedua pesaingnya, AHY-Sylvi dan Anies-Uno, justru saling berkelahi memperebutkan konstituen massa mereka, yang berangkat dari ceruk yang sama. Boleh jadi AHY-Sylvi terlambat menyadari fakta ini, sehingga tidak sadar bahwa konstituennya sedang digerogoti Anies-Uno lewat langkah-langkah yang, walau kontroversial (semisal “sowan” ke pimpinan FPI), ternyata efektif dan mampu menarik simpati mereka. Tidak heran jika elektabilitas Anies-Uno, yang tadinya tercecer dan jadi “nomor buntut”, mampu melesat di minggu-minggu terakhir kampanye, hampir mendekati Ahok-Djarot.

Kemenangan Anies?

Strategi yang dimainkan dengan baik oleh Anies-Uno itulah yang membuat perolehan suara mereka jauh meninggalkan AHY-Sylvi, sehingga menjadi penantang Ahok-Djarot di putaran kedua. Malah saya berani mendaku, pemenang pada putaran pertama – tahapan foreplay yang tadi saya sebut – adalah pasangan Anies-Uno.

Mengapa? Paslon ini memainkan strategi yang sangat jitu: pada satu sisi menghadapi sang petahana lewat kecerdasan retorikanya sehingga mampu merebut simpati kelas menengah berpendidikan, pada sisi lain menggerogoti basis massa AHY-Sylvi lewat pendekatan ke kelompok-kelompok Islamis yang anti-Ahok.

Di sini figur Anies berperan penting. Pada figur itu kita dapat menemukan seseorang yang memiliki kemampuan retorika sangat bagus. Ini jelas kentara saat tiga kali debat Pilgub yang diselenggarakan KPUD dan disiarkan langsung oleh hampir seluruh televisi. Di situ Anies tampil prima dengan retorikanya: cara ia memilih kata, menyusun argumen, nada bicara sampai gestures tubuh dilakukan dengan nyaris sempurna. Orang dengan mudah terkecoh pada kemampuan retorika dan kesantunan bahasa yang ditampilkan, yang sengaja dipilih sebagai counter terhadap gaya Ahok yang ceplas-ceplos dan kadang terkesan “kasar”.

Menurut saya, itulah modal utama Anies merebut segmen kelas menengah berpendidikan di Jakarta, sembari memainkan isu-isu “panas” untuk menghantam kebijakan petahana, seperti isu penggusuran dan reklamasi. Sementara itu, lewat partai pengusungnya, terutama PKS, paslon ini mampu mendekati basis-basis kelompok massa Islamis yang anti-Ahok.

Kombinasi dua strategi ini tampaknya berhasil baik dalam putaran pertama Pilgub yang baru lalu. Di daerah yang terkenal sebagai basis-basis massa Islamis, yakni Jakarta Selatan dan Timur, Anies-Uno meraup suara paling besar. Sementara Ahok-Djarot unggul di wilayah-wilayah di luar itu. Agaknya, suka atau tidak, isu SARA masih tetap memainkan peran penting dalam Pilgub DKI. Dan ini mencuatkan persoalan besar di masa depan.

Politisasi Isu SARA

Jadi optimisme saya tidak terbukti: Pilgub harus berjalan dua putaran. Bahkan saya harus merevisi landasan optimisme saya itu, yakni bahwa pemilih di Jakarta, ternyata, masih dapat dipermainkan oleh isu-isu primordial yang sempit. Pemilih di Jakarta tidak lebih dewasa, cerdas, maupun kritis dibanding di daerah-daerah lain.

Fakta ini cukup mengejutkan, walau sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Apalagi kalau mengingat betapa dahsyat “tsunami SARA” yang dilancarkan terhadap Ahok, sehingga mampu menggerakkan massa besar yang memenuhi aksi demo 411, 212, maupun 112. Belum lagi “serbuan” berita-berita HOAX lewat medsos yang terbukti efektif mengobarkan sentimen massa, maupun mengonsolidasi kekuatan guna menjegal Ahok. Di tengah teror medsos itu, soal “fakta” dan “kebenaran” memang tidak lagi penting, tenggelam oleh arus sentimen primordial. Kita sedang menyaksikan apa yang diistilahkan para ahli sebagai post-truth politics.

Tentu saja ini punya konsekuensi sangat jauh bagi masa depan Jakarta, dan bahkan masa depan demokratisasi di Indonesia. Sebab suatu tatanan demokratis menghendaki meritokrasi – seorang pejabat dinilai karena capaian kerjanya semata, bukan karena alasan entah itu suku, ras, warna kulit, keyakinan agama, maupun pembeda-pembeda sosial lainnya. Persis dalam soal inilah, politisasi SARA jadi sangat berbahaya. Ia akan menjebak kita ke dalam pertarungan banal yang tidak ada ujungnya!

Dan kehadiran Ahok dalam panggung politik di Ibukota membuka selubung kotak Pandora itu. Capaian kerjanya yang mengagumkan membuat figur Ahok menjadi penanda penting bagi transisi demokratisasi sekarang. Namun ia juga, dengan unsur-unsur primordial yang tak dapat dielakkan sebagai penyandang double minorities, menjadi kontroversial. Pro-kontra Ahok lalu menjadi perpecahan yang sangat mendalam, sebagai pertarungan habis-habisan karena bertumpu pada politisasi isu SARA.

Persoalan inilah yang akan menghantui kita memasuki putaran kedua Pilgub DKI, 19 April nanti. Hampir bisa dipastikan, politisasi isu SARA akan terus “digoreng” demi mengalahkan petahana. Faktor ini memang kelemahan utama Ahok, selain isu panas soal penggusuran dan reklamasi, ditambah gayanya yang ceplas-ceplos.

Mungkinkah Ahok menghadapinya, masih kita tunggu. Yang jelas, pertaruhan tersebut punya harga yang sangat mahal: nasib Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural.

Editor : Trisno S Sutanto