PP Muhammadiyah Imbau Warga ke TPS Pilih Negarawan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau pada masyarakat dan khususnya umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) saat pilkada 15 Februari mendatang dengan memilih pemimpin negarawan yang bersedia mengurus rakyat dan bangsanya.

“Jadi kita berharap ini kan dua hari lagi Pilkada, kami meminta kepada seluruh warga bangsa, khususnya umat Islam untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab, cerdas, dan tentu menghasilkan pemimpin yang jadi teladan, negarawan, dan sebesar-besarnya mengurus rakyat dan bangsa,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Istana Merdeka, Jakarta, hari Senin (13/2).

Nashir mengatakan, Muhammadiyah memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2017 yang alhamdulilah relatif cukup bagus. Namun dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai sikap PP Muhammadiyah terhadap Pilkada 2017 karena akan melaksanakan konferensi pers secara resmi di kantor pusat mereka.

Baca juga: PP Muhammadiyah Minta Fatwa MA Bukan MUI Soal Status Ahok

Baca juga: Presiden Akui Banyak Tafsir Status Gubernur Basuki

Sementara itu Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno sebelumnya mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi angka golongan putih (golput) dalam Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.

"Memang setiap pemilu di DKI Jakarta baik itu pilkada, pemilu legislatif maupun pemilu presiden angka partisipasi tidak maksimal sekitar plus minus 70 persen," kata Sumarno saat konferensi pers setelah debat putaran terakhir Pilkada DKI Jakarta 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, hari Jumat (10/2).

Menurut Sumarno, KPU DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah sosialisasi dengan berbagai peningkatan antara lain melalui media massa, penggunaan aplikasi bekerja sama dengan berbagai stakeholder, dan juga ke kampus maupun sekolah untuk mendorong pemilih pemula.

"Serta membantu relawan demokrasi dari berbagai segmen masyarakat baik itu penyandang disabilitas, pemilih perempuan, pemilih pemula kemudian juga tokoh agama, kelompok-kelompok marjinal semua dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan mengurangi angka mereka yang tidak datang ke TPS," katanya.

Namun tentu saja, kata Sumarno, putusan akhir ada pada masyarakat untuk memutuskan apakah menggunakan hak pilih atau tidak.

"Dalam bentuk apa pun informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat Jakarta yang relatif lebih kritis, mereka memiliki otoritas penuh untuk memutuskan apakah munggunakan hak pilih atau tidak," ucap Sumarno.