Projek Monorel Terganjal Perhitungan Properti

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui bahwa perjanjian kerja sama (PKS) monorel belum juga rampung. Pasalnya, perhitungan masalah properti belum sampai ke tangan Pemprov DKI. Tetapi ia memastikan kalau nanti sudah sampai akan disampaikan kepada publik.

“Data hitung-hitungannya belum sampai ke kita, kalau sudah masuk nanti baru kita bicarakan. Masalah yang belum itu hanya properti, ada permintaan kira-kira 200 meter persegi yang harus dihitung, memungkinkan atau tidak, lalu dokumentasi, dan aturan lainnya yang mendukung, yang menyiapkan Pak wagub,” kata Jokowi di Balai Kota, Kamis (3/4).

Tetapi ketika ditanyakan berapa lama lagi soal hitungan tersebut selesai, Jokowi enggan menjelaskan, dan mengatakan tidak tahu karena yang menghitung bukan dirinya.

Masalah properti sebagaimana yang diumpamakan Jokowi, misalnya di sebuah terminal seperti Kampung Melayu luasnya 1,4 hektar, selain dibangun terminal, di atasnya dibangun properti untuk komersial.

“Hal-hal seperti itu semuanya harus dihitung, kan tidak hanya satu titik, tapi puluhan titik, dan itu butuh waktu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (PBKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti pada Selasa (18/3), usai menemui Wakil Gubernur DKI di Balai Kota mengatakan ada beberapa masalah yang masih dibicarakan dan perlu perhitungan. Pembahasan tersebut menurut Endang tidak perlu bersama PT Jakarta Monorail (PT JM), namun ia memperkirakan perhitungannya membutuhkan waktu sekitar dua minggu atau 10 hari.

“Pak gubernur masih perlu hitungan, jadi mungkin dua minggu atau 10 hari lagi baru dibuka. Kami hanya bicara internal dulu mulai dari masalah tiang sampai biaya investasi, termasuk kemungkinan penumpang, dan lain-lain. Tetapi tidak bersama PT JM, karena kita masih mempelajari bussiness plan-nya,” kata Endang.

Sebagaimana kita ketahui, pemancangan batu pertama atau ground breaking monorel telah dilaksanakan sejak 16 Oktober 2013 lalu. Namun dalam perjalanannya yang bahkan belum sampai ke tahap pembangunan fisik, tahap yang seharusnya dituntaskan sebelum ground breaking tersebut justru belum jelas kepastiannya, seperti masalah PKS itu.

Editor : Bayu Probo