Senator: Prinsip Demokrasi Adalah Rakyat Memilih Langsung

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komite I DPD RI Nono Sampono mengatakan prinsip dasar dalam asas demokrasi adalah rakyat memilih pemimpinnya secara langsung, sehingga hak suara rakyat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak boleh dihilangkan.

“Prinsip dasar dalam asas demokrasi adalah rakyat memilih pemimpinnya secara langsung, jadi jangan dipangkas. Kalaupun ada keinginan untuk mengatur ketertiban, pembiasan demokrasi, dan politik uang, itu bisa dibuat aturan tambahan, tapi bukan dengan menghilangkan hak memilih rakyat,” kata Nono dalam diskusi yang mengangkat tema “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada Buat Siapa?”, di Ruang Wartawan DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).

Senator dari daerah pemilihan Provinsi Maluku ini pun mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses demokrasi di Indonesia. Karena sebagai negara yang menganut konsep pemerintahan Trias Politica, proses pemilihan eksekutif dan legislatif itu merupakan hak rakyat.

Ia pun melihat ada tujuh permasalahan yang dibahas dalam proses penetapan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), yakni mekanisme pemilihan, sistem paket atau tidak paket, syarat ikatan perkawinan darah kepala daerah, tugas, dan wewenang, penyelesaian hak dan sengketa, pelaksanaan pilkada secara serentak, serta dana.

“Hal sangat menarik berkaitan dengan dana dan menjadi pembahasan luar biasa dalam proses penyusunan UU Pilkada kemarin, karena banyak fraksi yang menolak dan menerima. Tapi menurut catatan Indonesia Corruption Watch, pada tahun 2010 anggaran pilkada yang dikeluarkan pemerintah sebesar 3,6 triliun rupiah, sementara anggaran calon kepala daerah di 244 pilkada mencapai 10,9 triliun,” ujar dia.

“Jadi bila ini yang menjadi persoalan, catatan pentingnya adalah melakukan pengaturan lebih lanjut agar proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, tapi tetap berada dalam koridor dan aturan,” Nono menambahkan.

Editor : Sotyati