Loading...
INDONESIA
Penulis: Kris Hidayat 11:42 WIB | Minggu, 09 Maret 2014

Sujiwo Tejo: Perlu Sanksi Sosial Tegas Hilangkan Korupsi

Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Sujiwo Tejo, Salahuddin Wahid (Gus Solah), Bambang Widjojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Abdul Malik)

JOMBANG, SATUHARAPAN.COM - Sujiwo Tejo mengusulkan sanksi sosial tegas dengan cara namanya dihilangkan, kemudian tidak boleh disapa, sehingga lama-lama sang koruptor akan mati dan korupsi hilang, demikian disampaikan dalam acara Rembug Rasa Anti Korupsi yang di gelar di Jombang, Sabtu (8/3). 

Tentang sikap pada koruptor, Sujiwo Tejo mengusulkan sanksi sosial tegas kepada para pelaku tindak korupsi yang mengacu pada budaya Suku Sioux, Indian. 

Rembuk Rasa Anti Korupsi yang diadakan di Hotel Yusro Jl.Soekarno Hatta 25 Jombang, antara lain didukung Yayasan Lontar, Jakarta sebagai pelaksana kegiatan di Jombang. Selain Sujiwo Tejo, narasumber lain yang hadir adalah Bambang Widjojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Ir. Sujana Royat DEA, Deputi Koordinasi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Salahuddin Wahid (Gus Solah), Tokoh HAM.
 
Sujiwo Tejo, budayawan, salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menyatakan pesimis terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. ”Kita adalah manusia yang paling munafik di dunia. Ukuran keimanan seseorang diukur dari seberapa sering seseorang ke masjid atau gereja. Menurut saya ukuran keimanan seseorang adalah seberapa manfaat bagi orang lain,” kata Sujiwo Tejo di hadapan 150 orang yang menghadiri kegiatan ini.
 
“Kalau ada pejabat yang miskin tidak dihormati. Kalau ada pejabat yang menyumbang 50 ribu pasti dirasani. Bagaimana pejabat tidak korupsi?,” kata Sujiwo Tejo.

“Negara kita tidak memiliki cita-cita. Mau dibawa kemana arah pembangunan ke depan. Situasi ini membuat orang tidak punya motivasi dan berbuat korupsi. Bagi saya adil dan makmur adalah absurd. Saat reformasi, kita cenderung menjadi anti orde baru padahal di jaman orde baru ada rencana pembangunan lima tahun dan rencana pembangunan jangka panjang. Sehingga kita mengetahui arah pembangunan 25 tahun mendatang,” demikian kata dia.

Rangkaian acara akan diakhiri dengan Pagelaran Wayang Kulit oleh Ki Purbo Asmoro dengan lakon Tripama Kawedhar di Lapangan Pulo, Desa Pulo, Jombang.

Rembuk Rasa Anti Korupsi ini adalah bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rangkaian acara bertajuk Gelar Semangat Anti Korupsi 2014 Semua Siap Beraksi (Berantas Korupsi) di Surabaya dan Jombang. (Kontributor : Abdul Malik)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home