Sumsel Siap Sukseskan 10.000 MW Proyek Listrik Pemerintah

PALEMBANG, SATUHARAPAN.COM - Provinsi Sumatera Selatan menyatakan siap menjadi lumbung energi dan berkontribusi sebesar 10.000 Megawatt (MW) dalam pengadaan proyek kelistrikan 35.000 MW yang digalakkan pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, Marwan Sirait, pada Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Solusi Implementasi Konservasi dan Diversifikasi Energi di Provinsi Sumatera Selatan.

FGD diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Palembang, hari Kamis (11/9) dengan mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Selatan.

“Sumsel siap untuk berkontribusi sebesar 10.000 MW dari 35.000 MW yang menjadi proyek kelistrikan pemerintah,” kata Marwan.

Menurut Marwan, saat ini pembangkit listrik terpasang di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 2.000 MW, di mana beban puncak ‘hanya’ mencapai 670 MW.

“Ada 1.300 MW lebih yang dikirimkan ke provinsi tetangga,” kata Marwan.

Marwan mengatakan rasio Sumsel sendiri hingga triwulan I 2016 baru mencapai 80,99 persen. Demi meningkatkan rasio elektrifikasi, kata Marwan, Provinsi Sumatera Selatan telah membangun pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan, yakni dengan mikro hidro di 15 desa dan tenaga surya di 187 desa.

“Sumsel juga memiliki potensi panas bumi yang cukup besar yang tersebar di Kabupaten OKU Selatan, Muara Enim, dan Lahat,” lanjutnya.

“Sumsel juga menerapkan konservasi energi dengan mengimbau masyarakat untuk dapat menghemat listrik untuk mengurangi pemadaman bergilir,” dia menambahkan.

Sementara itu dalam sambutannya ketika membuka FGD, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Ronggo Kuncahyo, mengatakan FGD diselenggarakan untuk mengetahui permasalahan dan memberi solusi, terkait energi, yang ada di Sumsel, tentunya dengan terfokus kepada Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). 

“Karena dirasa EBTKE saat ini jalannya masih kurang cepat,” kata Ronggo.

Pada FGD yang kelima di tahun 2016 ini, pembahasan difokuskan kepada konservasi energi dan diversifikasi energi, terutama untuk mencapai ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian energi, yang juga diamanatkan dalam nawacita Pemerintah.

Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Direktorat Jenderal EBTKE, Maritje Hutapea, yang juga hadir sebagai pembicara pada FGD ini, menyatakan bahwa untuk mencapai kedaulatan energi, Kementerian ESDM telah memiliki sembilan program strategis, di mana dua program terkait dengan EBTKE, yakni perbaikan bauran energi dan pembudayaan konservasi energi.

“Konservasi energi sangat penting untuk dilakukan. Dalam praktiknya, menghemat 1 kWh jauh lebih hemat daripada membangun pembangkit dengan daya 1 kWh. Begitu pula dengan diversifikasi energi, Indonesia memiliki banyak potensi EBT yang wajib kita kembangkan untuk mencapai 23 persen EBT dalam bauran energi nasional di tahun 2025,” lanjut Maritje.

Sejalan dengan Maritje, General Manager PT PLN Pembangkitan Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel), Ahsin Sidqi, mengatakan pembangunan pembangkit listrik di Sumbagsel saat ini juga telah bersumber dari EBT.

“PLN sangat membutuhkan energi terbarukan untuk mendukung sistem kelistrikan di Sumatera. Beban puncak Sumatera sekarang sekitar 5.250 MW, itu sangat besar,” ujar Ahsin.

Ahsin juga menuturkan bahwa potensi Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Biogas (PLTBg) merupakan salah satu opsi pemenuhan kebutuhan kelistrikan. Pengembangan PLTBm dan PLTBg diarahkan untuk menambah daya mampu sistem, mengurangi susut energi, dan mengurangi peran Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) pada daerah yang terisolasi.

Usai berdiskusi dengan peserta FGD, Ronggo menyimpulkan hasil FGD ini dalam lima poin penting, yakni: satu, potensi energi di Sumsel cukup berlimpah terutama di sektor EBT. Dua, Sumsel merupakan lumbung energi nasional namun memiliki rasio elektrifikasi yang rendah karena distribusi jaringan listrik yang kurang.

Tiga, Pemerintah Pusat memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengajukan usulan pendanaan APBN terkait pengembangan sektor EBTKE. Empat, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperlukan dalam penyusunan Rencana Kelistrikan Nasional (RKN).

Lima Pemerintah Daerah diminta untuk menyerahkan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) kepada Pemerintah Pusat sebagai masukan penyusunan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). (esdm.go.id)

Editor : Eben E. Siadari