Susi akan Babat Habis Ilegal Fishing

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan membabat habis perusahaan-perusahaan perkapalan yang mengizinkan praktik illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal.

“Saya pasti babat dan habiskan perusahaan-perusaahan perkapalan yang mengizinkan perdagangan ikan secara illegal. Itu merugikan negara dan merusak lingkungan,” katanya seusai serah terima jabatan dengan Sharif C Sutardjo di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (29/10).

Dua hari menjabat sebagai menteri, Susi mengaku telah meminta data terkait praktik kejahatan di bidang kelautan tersebut kepada pihak KKP. Ke depannya, Susi akan mengupayakan pengawasan illegal fishing melalui sistem online yang tidak hanya dapat diakses oleh pihak internal, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat luas khususnya media, supaya media dapat ikut mengawasi.

Selain itu, untuk meningkatkan ekspor negara, Susi akan berupaya menganilisis dari berbagai sisi, mulai dari awak tangkap, cara penangkapannya, dan bagaimana meningkatkan potensi dari daerah-daerah secara optimal.

“Untuk peningkatan ekspor tentunya lihat program apa yang cocok dari menganalisis awak tangkap, cara penangkapannya, dan bagaimana meningkatkan potensi daerah,” ujarnya.

“Kita nanti mau panggil kepala-kepala dinas dari daerah untuk tanya jawab, apa persoalannya, apa potensinya, kita harus bagaimana. Kami akan panggil orang-orang dari daerah untuk mendapatkan data potensi yang bisa dikembangkan,” Susi menambahkan.

Sementara untuk dua bulan ke depan, Susi akan meneruskan program yang telah dicanangkan pendahulunya, Sharif C Sutardjo sambil menganalisis apa yang kira-kira apa yang perlu dibenahi.

“Tidak mungkin dalam dua bulan langsung mengubah program kerja sebelumnya.

Yang jelas dari kantor KKP ini, saya tinggal menambah saja bahwa program-program ini semuanya harus komersialisasikan. Kita mesti mencari dan memberikan edukasi para nelayan agar mereka juga berpikir komersial,” katanya.

Susi pun tak sungkan mengajak para ahli yang selama ini telah meragukan kemampuannya asalkan pihak-pihak tersebut memiliki kemampuan yang teruji.

Komersialisasi Didasarkan Pemahaman Bisnis

Sekretaris Jenderal KKP Gellywynn Jusuf mengatakan komersialisasi yang dimaksud Susi berarah ke pemahaman yang sifatnya bisnis.

“Sesuatu harus didasarkan pada pemahaman bisnis. Jadi kalau ada suatu kegiatan dan dibantu pemerintah, kami harus bisa menghitung apakah ada nilai tambah,” katanya.

Komersialisasi ini bentuknya bertahap, untuk masyarakat yang berada di level paling bawah, pemerintah akan memberi bantuan sosial dengan harapan bantuan ini dapat meningkatkan kualitas masyarakat sehingga masyarakat bisa dilepas sedikit demi sedikit.

“Jangan semuanya dari pemerintah. Kalau memberikan bantuan sebaiknya jangan memanjakan agar masyarakat dapat berkembang, lembaga keuangannya berkembang, masyarakatnya bisa mandiri.” kata Gellywynn.

Sementara itu, ia mengatakan bentuk bantuan yang diberikan nantinya lebih banyak ke upaya peningkatan nilai tambah. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja