Tiongkok Larang Anggota Partai Memeluk Agama

BEIJING, SATUHARAPAN.COM - Para pejabat di Provinsi Zhejiang, Tiongkok, menegaskan kembali bahwa anggota Partai Komunis China (PKC) atau CCP (China Communist Party) harus memenuhi kategori dengan menolak semua agama.

Hanya pelamar yang meninggalkan agama yang akan diterima, kata otoritas partai, hari Jumat (30/1), seperti dilaporkan media pemerintah, Global Times, Minggu (1/2). Mereka yang ingin bergabung dengan CCP, yang saat ini memiliki sedikitnya 80 juta anggota, akan diminta untuk mengikuti kursus tentang Marxisme, dan orang yang sebelumnya berpartisipasi dalam keagaman harus "memperbaiki" keyakinan mereka.

CCP secara resmi menyatakan ateis, dan anggotanya tidak boleh secara publik menganut keyakinan agama. Pengumuman itu menunjuk pada sistem pemeriksaan awal anggota partai yang selama ini tidak selalu ditegakkan dalam rekrutmen. Harus "ditingkatkan dan dilaksanakan," kata pihak berwenang.

Berbagai komentar menilai bahwa hal itu akan menjadi bagian dari tindakan keras dan lebih luas terhadap penganut Kristen di Zhejiang, dan khususnya di kota Wenzhou, yang juga dikenal sebagai 'Yerusalem Timur' karena penduduk Kristen yang berkembang pesat.

Warga Kristen di wilayah ini percaya bahwa pemerintah secara khusus menargetkan mereka sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan kontrol penuh. Diperkirakan  lebih dari 300 gereja yang telah dihancurkan dalam beberapa bulan terakhir, sementara yang lain diharuskan mencopot tanda salib.

Li Yunlong, seorang profesor pada Sekolah Partai dari Komite Sentral CCP, mengatakan kepada Global Times bahwa "anggota Partai dilarang bergabung agama. Percaya pada komunisme dan ateisme merupakan persyaratan dasar untuk menjadi anggota partai."

"Ini bisa menjadi bagian dari upaya melawan penetrasi kekuatan musuh Barat," kata dia memperingatkan.

Pukulan Keras pada Gereja

CCP adalah partai politik terbesar di dunia, dan menjadi anggota dianggap menjadi jaringan kesempatan yang baik. Banyak warga sipil biasa, terutama orang-orang muda,  dengan alasan itu bergabung dengan harapan melanjutkan karir mereka. Namun, bagi mereka dengan kayakinan agama, hal itu bukan keputusan yang mudah.

"Gereja-gereja di Beijing dan Shanghai pada khususnya, sebagian besar berasal dari kelas menengah, pekerja kerah putih dan terdidik, serta anak muda dari keluarga yang relatif nyaman. Bagi mereka, mengajukan keanggotaan partai akan menjadi bagian dalam mencapai tujuan karir mereka," kata seorang pakar negara kepada Christian Today, pada bulan November.

"Tapi itu mengundang masalah bagi mereka. Mereka harus resmi meninggalkan agama mereka, tetapi melakukannya secara diam-diam, atau meninggalkan Gereja sepenuhnya, atau tidak bergabung dengan partai sama sekali," katanya.

Berbicara secara anonim, juru bicara dari Christian Solidarity Worldwide (CSW) menambahkan bahwa telah terjadi "pukulan yang berefek" bagi orang Kristen akibat pendekatan garis keras ke berbagai bagian masyarakat sipil oleh Presiden Xi Jinping.

"Ada pembicaraan tentang keharusan memastikan bahwa gereja-gereja di Tiongkok mengikuti teologi Kristen China, dan pada saat yang sama Xi Jinping berbicara lebih keras daripada pemimpin sebelumnya tentang kembali kepada kepercayaan tradisional," katanya kepada Chriastian Today.

"Semua ini telah menyebabkan beberapa orang Kristen takut perubahan iklim politik terhadap  gereja-gereja di Tiongkok," kata dia.

Meskipun hak kebebasan beragama dijamin dalam Pasal 36 dari Konstitusi Negara Tiongkok, perlindungan yang terbatas pada orang-orang yang menganut agama yang direstui negara. Mereka yang memilih untuk mempraktikkan iman mereka di luar ini, atau yang memiliki keyakinan tidak secara resmi diakui oleh pemerintah, beresiko dituduh berpartisipasi dalam kegiatan ilegal, yang mengakibatkan hukuman berat.

Tahun lalu, seorang pejabat senior CCP, Zhu Weiqun, terpaksa mengabaikan sejumlah tuduhan korupsi di partai ini yang disebabkan oleh keyakinan agama. Dalam pernyataan pada Global Times, dia mengatakan bahwa larangan terhadap agama adalah "prinsip ideologis dan organisasi yang penting, yang telah ditegakkan sejak berdirinya partai. Tidak ada keraguan tentang hal itu."