Tokoh Papua: Kunjungan Luhut Sia-sia Tanpa Dialog dengan ULMWP

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP), Pendeta Socratez Sofyan Yoman, mengatakan kunjungan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, ke Papua sia-sia bila Jakarta tidak bersedia melakukan perundingan dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai perwakilan rakyat Papua yang diakui dunia internasional untuk membahas isu Papua.

“Lebih baik Pemerintah Republik Indonesia berunding dengan ULMWP sebagai wadah politik resmi rakyat dan bangsa Papua yang diakui Internasional,” kata Socratez Sofyan Yoman dalam keterangan tertulis kepada satuharapan.com, hari Selasa (29/3).

Tokoh berpengaruh di Papua dan juga didengarkan suaranya di dunia Internasional itu mengatakan rakyat Papua sudah mendapat dukungan politik internasional dari negara-negara merdeka di Pasifik dan sudah menjadi observer di MSG, dimana Indonesia adalah anggotanya. Dia mengharapkan Indonesia dan ULMWP dapat duduk dalam satu meja perundingan.

“Rakyat dan bangsa Papua sudah berada di jalan bebas halangan dan hambatan. Indonesia sebagai anggota MSG dan Papua sebagai obsever ada dalam satu kamar namanya kamar MSG sebagai dua bangsa yang sedang bertikai. Sudah saatnya Indonesia-ULMWP duduk di meja perundingan,” dia menambahkan.

Socratez, sebagaimana ciri khasnya, bersuara keras termasuk dalam menilai kunjungan Luhut Pandjaitan. Ia menilai kunjungan itu merupakan sandiwara petinggi RI terhadap rakyat Papua yang sudah sering terjadi dalam kurun lima dekade lebih. Misi dan tujuan kunjungan Menkopolhukam, menurutnya hanya untuk menyampaikan kepada masyarakat dunia internasional bahwa Pemerintah RI serius menangani masalah Papua.

“Menurut saya, ini hanya sandiwara politik, berpura-pura, dan kebohongan besar terhadap rakyat Papua, Indonesia dan internasional. Kunjungan ini bagian dari kepanikan Indonesia atas tekananan Internasional masalah pelanggaran HAM berat di Papua,” katanya.

“Tidak ada yang istimewa bagi rakyat dan bangsa Papua dalam kunjungan ini. Rakyat Papua sudah tidak percaya pemerintah Indonesia,” dia menegaskan. Menurut dia, 1000 kali kunjungan juga tidak ada pengaruh signifikan di hati rakyat Papua.

Ia menambahkan, pokok masalah Jakarta dan Papua adalah kejahatan negara yang menyebabkan pelanggaran HAM kejam dan tidak manusiawi yang menyebabkan kematian rakyat sipil Papua.

“Ketidakadilan yang dialami rakyat Papua, contohnya kasus Paniai 8 Desember 2014. Ada empat siswa ditembak mati dan pelakunya aparat keamanan Indonesia tapi pelakunya tidak pernah ditangkap,” contohnya.

“Sementara kasus Tolikara Musolah terbakar, seng terbakar, kayu terbakar, tripleks terbakar, Presiden RI Jokowi berteriak, Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Menteri Sosial berteriak, bahkan Kapolri dan Menteri Sosial langsung datang kunjungi Tolikara lihat Musola terbakar dan gedungnya dibangun kembali dengan megah,” katanya.

“(Sedangkan) 10 warga Tolikara dan satu orang tewas tidak diusut siapa pelakunya. Tidak ada komentar dari Presiden dan para menteri tentang nasib 10 warga sipil itu,” lanjutnya.

Editor : Eben E. Siadari