10 Gagasan Maksimalkan Dampak Sosio-Ekonomi ICT di Indonesia
JAKARTA,SATUHARAPAN.COM – Presiden Direktur McKinsey and Company Indonesia Philia Wibowo berpendapat bahwa dengan pemerintahan baru di Indonesia, prospek pembaruan politik telah meningkatkan harapan akan adanya perubahan yang signifikan. Oleh karenanya Indonesia perlu memaksimalkan sektor teknologi informasi dan komunikasi (Information and communications technology/ICT).
Menurutnya, prioritas pembangunan pemerintahan baru yang terfokus pada memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan kualitas layanan sosial dan pemerintahan dan menciptakan ekonomi yang dinamis dan berkembang diperlukan teknologi informasi dan komunikasi.
McKinsey and Company yang merupakan perusahaan konsultan manajemen multinasional ini mengeluarkan laporan yang memaparkan gagasan pemanfaatan ICT untuk tercapainya tujuan pemerintah tersebut.
“Sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dapat memainkan peranan penting dalam membantu Indonesia mencapai tujuan tersebut. Indonesia memiliki populasi terbesar keempat dan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, tetapi masih berada di urutan tengah yaitu urutan ke 64 dari 148 negara bila menyangkut ICT,” kata Presiden Direktur McKinsey and Company Indonesia Philia Wibowo di Grand Hyatt Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Senin (9/3).
Laporan McKinsey and Company tersebut memaparkan sepuluh gagasan yang dikelompokkan dalam tiga tema yaitu membangun ekosistem ICT yang vibran, memanfaatkan ICT untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan merata dan memanfaatkan ICT untuk memungkinkan pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Tiga tema tersebut dapat dipertimbangkan untuk pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan membangun sektor ICT yang dinamis dan bersaing.
Tema yang pertama adalah membangun ekosistem ICT yang vibran. Dalam tema ini ada empat gagasan yang dikemukakan dalam penelitian oleh McKinsey and Company
Gagasan yang pertama adalah mengembangkan agenda dan peta ICT nasional. Gagasan ini berkaitan dengan prioritas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial Indonesia. Di berbagai negara, pemerintah setempat mulai menyadari pentingnya rencana induk terkait dengan ICT.
Rencana ini menjelaskan bagaimana ICT mendukung masyarakat, dunia usaha dan ekonomi sebuah negara yang dapat membantu dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia.
Rencana yang efektif ini tercakup dalam sasaran dan inisiatif yang jelas, didasari oleh aspirasi pemerintah dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Sasaran dapat mencakup target keterjangkauan biaya, ketersediaan kualitas dan cakupan layanan ICT.
Kemudian gagasan yang kedua adalah pemerintah dapat mendukung industri ICT untuk mengatasi hambatan infrastruktur besar dan memperbaiki jangkauan, biaya dan bandwitch. Dukungan tersebut dapat berupa perundang-undangan melalui kebijakan model pasokan (supply model), meninjau ulang kebijakan spektrum, mempercepat pengalokasian ulang digital dividend, menciptakan blok spektrum yang berdampingan dan mengalokasikan blok yang lebih besar untuk operator, menggunakan white space dan spektrum tak berlisensi, mendorong penggunaan bersama infrastruktur jaringan fixed dan mobile.
Gagasan yang ketiga adalah mengurangi kesenjangan digital ICT antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Langkah ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik dan supply model alternatif. Seperti banyak negara berkembang lainnya, penyebaran penduduk Indonesia tidak merata. Wilayah perkotaan menampung 53 persen dari populasi sementara 47 persen sisanya tinggal di pedesaan.
Di Tiongkok, pemerintah setempat telah mewajibkan semua operator meluncurkan jaringan di pedesaan. Pada tahaun 2013, jangkauan broadband di desa-desa yang memiliki kendali administrasi mencapai 90 persen dan penetrasi broadband di wilayah pedesaan hingga 20 persen dengan kecepatan hingga empat megabit per detik.
Dan gagasan yang keempat adalah memastikan perundang-undangan mendukung kebutuhan sektor ICT. Selain membantu menciptakan lapangan kerja, ICT juga dapat memupuk persaingan sehat dan meningkatkan produktivitas untuk berbagai badan usaha. Salah satu prasayarat kesuksesan ICT adalah lingkungan usaha yang kondusif didukung lingkukan institusi dan perundang-undangan yang efektif.
Misalnya adalah membentuk regulator konvergen atau terpadu, memperkuat kebijakan intellectual property (IP) untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, memperkuat peraturan tentang keamanan siber, data dan internet yang lebih aman.
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
Korban Pelecehan Desak Vatikan Globalkan Kebijakan Tanpa Tol...
ROMA, SATUHARAPAN.COM-Korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik mendesak Vatikan pada hari Senin ...