100-an Anak Pelebaga Tidak Sekolah, 12 SD Nonaktif di Papua

WAMENA, SATUHARAPAN.COM - Sekurangnya 100 anak warga di Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya, Papua tidak mengeyam pendidikan sekolah dasar pada beberapa tahun terakhir.

Bupati Jayawijaya John Richard Banua di Pelebaga, Rabu (16/1) mengatakan ratusan anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan karena guru tidak berada di tempat.

John Richard dan Wakil Bupati Marthin Yogobi saat kunjungan kerja ke Distrik Pelebaga, mengatakan sejumlah ruang kelas tidak direnovasi sehingga tidak layak lagi untuk dipakai.

"Anak-anak kecil di sini cukup banyak. Hampir sekitar 100-an, berarti kita tahu selama ini mereka tidak sekolah," katanya.

Akibat tidak beroperasi, bupati dan wakil telah mengganti kepala sekola di SD yang berada di Kampung Landia itu.

John mengaku sudah memerintahkan kepala sekolah baru untuk mengaktifkan kembali sekolah tersebut, dan menambah guru honorer.

Ia mengatakan beberapa tenaga pengajar dari program Indonesia untuk Kabupaten Jayawijaya juga akan ditugaskan di sana untuk membantu kepala sekolah dan dua guru honorer.

"Pendidikan di sini tidak jalan sudah cukup lama karena kepala sekolah tidak pernah ada di tempat. Tahun ajaran ini kita sudah aktifkan. Saya sudah panggil kepala sekolah dan kepala sekolah sudah siap, guru honor juga ada dua untuk bisa jalankan proses belajar mengajar," katanya.

Banua memastikan pada tahun 2019 dibangun tiga ruang kelas baru, sebab beberapa ruang kelas yang awalnya terbuat dari papan itu sudah rusak parah, termasuk pembangunan ruang kelas untuk SMP di Pelebaga.

"Selama ini memang dinas tidak turun dan melihat sekolah yang membutuhkan perbaikan. 2019 kita akan bangun ruang permanen di sini," katanya.

12 Sekolah Dasar Nonaktif

Sementara itu Dinas Pendidikan Provinsi Papua hingga kini belum menerima laporan secara resmi mengenai 12 sekolah dasar (SD) tutup atau tidak aktif lagi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda di Jayapura, Rabu (16/1) mengatakan meskipun belum ada laporan secara resmi, namun instansi terkait harus bertanggungjawab atas tutupnya 12 sekolah dasar tersebut.

Dengan adanya kabar tidak beroperasinya sekolah harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama Dinas Pendidikan setempat, dengan turun langsung ke lokasi sekolah guna mengecek permasalahan yang terjadi, ujarnya.

Menurut Elias, dengan turun langsung ke lapangan, maka dapat diketahui secara pasti penyebab tidak aktifnya 12 lembaga pendidikan yang rata-rata merupakan sekolah dasar tersebut.

"Bisa saja lokasi sekolah tersebut jauh dari kota tapi sekali lagi, hal tersebut tanggung jawab dinas pendidikan setempat dan harus dicek kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sedang mengidentifikasi penyebab 12 sekolah dasar tutup atau tidak aktif lagi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Walden Hood Sinaga mengatakan awalnya memang kepala sekolah yang tidak melaksanakan tugas dengan sehingga berdampak terhadap sekolah.

"Identifikasi ke lapangan belum dilakukan sebab dinas pendidikan baru melakukan pertemuan dengan bupati dan inspektorat untuk membahas temuan terkait 12 sekolah tersebut," katanya.  (ANTARA News Papua)

Editor : Melki Pangaribuan