100 Hari Jokowi-JK, Tantowi: Lebih Buruk dari SBY
JAKARTA, SATUHARAPAN – Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya menilai 100 hari kerja Pemerintahan Joko Widodo lebih buruk dibanding Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam hal ketegasan. Padahal, menurut dia, lewat Pemilu Presiden 2014 rakyat Indonesia mencari pemimpin yang lebih tegas.
“100 hari Pemerintahan Pak Jokowi tidak lebih tegas dari Pemerintahan Pak SBY, padahal mandat rakyat mayoritas diberikan pada dia, seharusnya Pak Jokowi tidak boleh ragu karena harapan rakyat ada pada dia yang mengangkat sebagai presiden.
“Harapan rakyat akan adanya perubahan di Pemerintahan Jokowi itu tinggi, karena dia diyakini bisa melakukan hal tersebut,” dia menambahakan.
Menurut Tantowi, kesuksesan sebuah pemerintahan dapat dinilai dari 100 hari pertama. “Ibaratnya, kita pergi sama ke suatu daerah bersama-sama, dalam proses berangkat semuanya masih jaga image, tapi setelah tiga hari disana keliatan watak masing-masing, ada yang tidak displin, ada yang telat terus, ada juga yang mementingkan diri sendiri,” kata dia.
Dalam 100 hari pertama ini, kata Tantowi, terlihat jelas pemerintahan yang meragu ditunjukan oleh Presiden Jokowi. Bahkan, ia menilai banyak kebijakan yang dikeluarkan Presiden RI ketujuh itu yang inkonstitusional dan menabrak undang-undang.
Oleh karena itu, ia berharap setelah 100 hari pertama ini, Jokowi mampu menampilkan pemandangan lebih baik dalam pemerintahan, karena rakyat sudah mulai bergejolak. “Apalagi sekarang protes keras tidak lagi dihadirkan Koalisi Merah Putih, tapi Jokowers dan partai pendukung beliau (Koalisi Indonesia Hebat, Red) sudah mulai bersuara,” kata politis Golkar itu.
Sisi Positif
Tantowi sendiri tidak menampik ada beberapa hal baik yang mampu dihadirkan Pemerintahan Jokowi. Contohnya, tindakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melakukan tindakan baru.
“Itu menampilkan efek gentar yang bisa dirasakan negara lain,” ujar dia.
Tindakan tersebut adalah membakar beberapa kapal asing. Menurut Tantowi, saat dirinya mengunjungi Vietnam, Thailand, dan Tiongkok, anggota dewan negara tersebut secara eksplisit mempertanyakan tindakan Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Mereka tidak protes, justru mereka dapat peringatan besar agar tidak main-main dengan wilayah Indonesia, itu sesuatu yang baik,” kata dia.
Tapi saat ditanya hal positif lain, politisi Partai Golkar tersebut mengaku tidak tahu. “Tolong teman-teman wartawan kasih tahu kami mana yang perlu kita dukung,” ujar dia.
Terkait diplomasi luar negeri Indonesia, Tantowi mengatakan belum melihat tersebut. Sebab, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi belum terlihat melakukan banyak hal, seperti menerima tamu kenegaraan, melakukan kunjungan ke luar negeri sendiri, memimpin konferensi yang bersifat internasional, atau menandatangani perjanjian besar dengan negara lain.
“Jadi belum ada komentar cukup ya mengenai Kementerian Luar Negeri,” tutur Tantowi.
Editor : Bayu Probo
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...