22 Juli 2016

Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa Bareskrim di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/7). Djarot Saiful Hidayat diperiksa Bareskrim sebagai saksi terkait proses pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. ANTARA FOTO/Reno Esnir

Sejumlah jurnalis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Jurnalis Perempuan (JJP) Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa ketika memperingati Hari Anak Nasional di Semarang, Jateng, Jumat (22/7). Mereka meminta aparat penegak hukum segera menuntaskan sejumlah kasus kekerasan pada anak dan menghukum berat para pelakunya. ANTARA FOTO/R. Rekotomo

Wapres Jusuf Kalla melepas bibit ikan di Sungai Siak pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Nasional 2016 di Kota Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Riau, Jumat (22/7). ANTARA FOTO/Rony Muharrman

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Depok-Antasari (Desari) di Kawasan Jalan Antasari, Jakarta, Selasa (22/7). Presiden Joko Widodo memastikan proyek pembangunan jalan tol Desari yang akan terhubung dengan Tol Lingkar Luar Bogor dan Tol Cijago tersebut rampung pada akhir 2018. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Pekerja mengerjakan pembuatan tiang pancang untuk jalur transportasi kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/7). Pengerjaan jalur LRT sepanjang Bekasi Timur-Cawang dan Cawang-Dukuh Atas tersebut ditargetkan selesai pada 2018. ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek (tengah) meninjau pelaksanaan vaksinasi pada Pencanangan Nasional Introduksi Vaksin Polio Suntik (IPV) 2016 di Gianyar, Bali, Jumat (22/7). Pencanangan program IPV secara nasional tersebut dimulai dari Provinsi Bali yang selanjutnya akan diteruskan di 33 provinsi di Indonesia pada September mendatang. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

Warga berada di dekat mobil dinas pimpinan DPRD di Gedung DPRD Jombang, Jawa Timur, Jumat (22/7). Anggota DPRD Jombang menuntut diberi fasilitas 50 mobil dinas dengan alasan kedudukan anggota DPRD setara dengan PNS eselon II namun belum disetujui pihak pemkab karena masih menunggu payung hukum serta mempertimbangkan kemampuan APBD Kabupaten Jombang. ANTARA FOTO/Syaiful Arif