223 Lembaga Kemanusiaan Desak PBB Atasi Konflik Suriah

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Lebih dari 200 organisasi kelompok bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia mendesakn Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) untuk mengatasi konflik  berdarah di Suriah. Mereka menyebut dan mengritik kelumpuhan Dewan Keamanan PBB dalam menangani krisis tersebut.

Dalam deklarasi yang diterbitkan di New York, 223 penandatangan mewakili organisasi mereka mengatakan bahwa Dewan Keamanan "telah gagal di Suriah." Secara khusus mereka menuding ketidakmampuannya untuk menghentikan ofensif rezim pemerintah Suriah terhadap kota Aleppo timur.

Mereka juga menyerukan agar 193 negara anggota PBB "untuk meminta sesi khusus darurat pada Majelis Umum PBB untuk menuntut diakhirinya semua serangan yang melanggar hukum di Aleppo dan di tempat lain di Suriah.

Dalam pernyataannya mereka juga menuntut adanya akses bantuan kemanusiaan secara langsung dan tanpa hambatan" bagi warga sipil yang terkepung oleh pertempuran di wilayah itu.

Para anggota PBB juga diminta untuk menemukan cara untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan serius di Suriah dihadapan hukum internasional melalui pengadilan, kata mereka dalam deklarasi tersebut.

Sementara itu, pihak Suriah yang didukung oleh Rusia menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan serangan ke Allepo hingga menguasai seluruh wilayah itu, sebelum presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, dilantik pada 20 Januari mendatang.

Pertempuran di Aleppo, kota kedua terbesar Suriah sebelum perang enam tahun lalu, juga menunjukkan kelompok pemberontak Suriah makin terdesak, dan memakan banyak korban sipil.

Kelompok pemberontak cenderung menyalahkan pendukung mereka, negara-negara Barat, yang kuran memberikan bantuan persenjataan. Sementara Suriah terus menggempur mereka dengan bantuan dari Rusia dan Iran.

Editor : Sabar Subekti