33 Kabupaten / Kota Masuk Kategori Zona Risiko Tinggi COVID-19
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-di Indonesia masih ada 33 kabupaten / kota yang masuk kategori risiko tinggi pandemi COVID-19, kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, hari Kamis (6/8). Dia juga menegaskan bahwa penentuan peta atau zonasi risiko di daerah hanya dilakukan oleh pihak satgas dengan menggunakan 15 indikator terkait epidemiologi, surveilans, dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Wiku Adisasmito mengatakan itu merespons adanya pro dan kontra klaim zona hijau untuk wilayah Kota Surabaya. Dia mempersilahkan masyarakat memeriksa peta risiko masing-masing daerah yang sudah termuat di situs resmi pemerintah.
Jika merujuk peta risiko di laman tersebut per Kamis (6/8) sore, Surabaya masih dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat risiko tinggi untuk penularan COVID-19 atau zona merah.
Satgas mengkonfirmasi jumlah kasus positif sudah mencapai 118.753 kasus dengan penambahan kasus positif baru saat ini sebanyak 1.882 kasus. Sementara itu, yang sembuh ada 75.645 kasus, dan yang meninggal ada 5.521 kasus, serta yang suspek ada 91.219.
Secara persentasenya, kesembuhan sebesar 63,7% dari pasien terkonfirmasi. Sementara yang meninggal ada 4,6% dari yang terkonfirmasi.
Peta zonasi risiko, ada 33 kabupaten/kota yang masuk dalam risiko tinggi. Sedangkan yang risiko sedang ada 194 kabupaten / kota, risiko rendah ada 163 kabupaten / kota. Yang tidak ada kasus baru sebanyak 51 kabupaten / kota, dan 35 kabupaten /kota tidak terdampak kasus.
"Untuk zonasi risiko tinggi pada pekan lalu ada 44 (kabupaten / kota), turun menjadi 33, sedangkan risiko sedang naik dari 160 menjadi 194. Pada risiko rendah sebelumnya dari 178 turun menjadi 163," katanya.
Data Kementerian Kesehatan yang dibacakannya itu, belum termasuk kondisi terkini di Provinsi Jawa Timur, karenakan data yang masuk belum utuh sepenuhnya.
Editor : Sabar Subekti
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...