4 Tahun Jokowi-JK: 27,9 Juta Siswa Terima KIP, Dana Rp35,7T

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa sejak tahun 2015 hingga Agustus 2018, pemerintah telah membagikan dana keseluruhannya sebesar Rp35,7 triliun untuk 27,9 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di seluruh tanah air.

“Ini salah satu program unggulan dari Kabinet Kerja yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka untuk memperluas akses peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang baik, baik melalui jalur formal maupun non formal,” kata Muhadjir Effendy pada konferensi pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (23/10).

Menurut Mendikbud, capaian Kartu Indonesia Pintar pada tahun 2015 adalah 10 juta, kemudian 10,9 juta pada tahun 2016 dan seterusnya untuk tahun terakhir 2018 sekarang 7 juta, karena nanti pada bulan November itu akan ada pembagian kembali untuk tahap ketiga KIP.

“Sehingga total program Indonesia Pintar tahun 2015 sampai bulan Agustus 2018 itu telah disalurkan dana seluruhnya sejumlah  Rp 35.740.676.660,00,” ungkap Mendikbud,

Menurut Mendikbud, fokus pemerintah dalam KIP ini adalah mekanisme penyaluran yang semula pada awalnya itu berupa kartu biasa namun mulai sekarang ini sudah 70 persen menggunakan cashless, jadi Kartu Indonesia Pintar itu sekarang bisa digunakan sekaligus untuk ATM sehingga peserta didik bisa mengambil setiap saat, dan bisa mengambil sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak harus sekaligus mengambil.

Revitalisasi SMK

Mendikbud Muhadjir Effendy juga menyampaikan, bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian, pihaknya telah merubah strategi pembenahan revitalisasi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). dari semula itu adalah dari supply side kemudian kita rubah menjadi demand side.

“Jadi kita bertitik tolak dari kebutuhan baru kemudian kita susun kurikulum, kita siapkan tenaganya, bukan seperti sebelumnya hanya memperhatikan kira-kira apa yang dibutuhkan dan kita menyiapkan sendiri,” ungkap Mendikbud.

Sekarang, lanjut Mendikbud, pemerintah melibatkan pihak industri untuk bekerja sama mulai menyusun kurikulum sampai praktik lapangannya. “Sekarang kita rubah 40 persen siswa itu berada di dunia industri,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga telah membangun 560 technopark yang merupakan tempat untuk berproduksi dengan menggunakan standar-standar industri tempat sentra berpartner bekerja sama.

“Sehingga mereka tidak lagi hanya praktik membuat model sekedar mainan tetapi betul-betul praktik yang sudah terstandar dengan partner. Dengan target kita harapkan hasil produksinya juga bisa dipasarkan oleh dengan menggunakan label dari dunia industri pihak industri yang berpartner dengan kita,” terang Muhadjir.

Selanjutnya, menurut Mendikbud, ada prioritas yang SMK baru yang harus dirintis yaitu: pertama ada 239 SMK Kelautan Kemaritiman, ada 279 SMK Pertanian, ada 136 SMK Pariwisata.

“Yang tidak tercatat disini ada apa industri kreatif ya termasuk perfilman, memang jumlahnya belum banyak karena sangat padat biaya kita belum sampai seratus buat untuk industri perfilman,” sambung Mendikbud.

Mengenai  pembenahan kualitas guru, Mendikbud Muhadjir Effendy mengemukakan, sekarang ada 1,726 juta guru yang sudah mendapatkan sertifikat, kemudian ada program Guru Garis Depan untuk mensupply kebutuhan wilayah 3T pada 9.161 guru, dan Guru Keahlian Ganda sekarang mencapai 6. 077.

“Guru keahlian ganda ini adalah guru-guru SMK yang kita sekolahkan kembali agar dia menguasai keahlian yang seharusnya dimana dia ditugaskan sesuai dengan bidang keahlian SMK dimana dia ditugaskan,” jelas Mendikbud.

Sementara terkait pemberantasan buta aksara, menurut Mendikbud, jika pada tahun 2015 jumlah penderita buta aksara masih 3,56 persen, untuk tahun 2017 sekarang 2,07 persen.

“Strategi yang kita lakukan adalah dengan di empat upaya itu, yaitu mendukung aktivitas kegiatan literasi, donasi buku, menggerakkan kelompok belajar di setiap desa, membantu pengembangan taman bacaan,” kata Mendikbud. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan