400 Insinyur ke Lombok Kawal Pembangunan Rumah Tahan Gempa

SLEMAN, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk datang kembali ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memulai sekaligus mendampingi rekonstruksi rumah-rumah milik warga yang rusak karena bencana gempa bumi.

“Nanti saya ke sana insyaallah Sabtu atau Minggu mengecek mulainya rekonstruksi rumah-rumah,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan yang mencegatnya usai meninjau proyek pembangunan Dana Desa, di di Desa Sendangtirto, Kabupaten Sleman, DIY,  Rabu (29/8) siang.

Presiden menegaskan, bahwa pemerintah menginginkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut berlangsung dan berakhir sesegera mungkin.

Khusus perbaikan infrastruktur terdampak gempa, Presiden Jokowi memberikan target selama enam bulan kepada jajarannya untuk dapat menyelesaikan perbaikan dan pembangunan.

“Kita inginnya semua secepat-cepatnya. Saya berikan target seperti infrastruktur itu enam bulan bisa diselesaikan. Kemudian pembagian bantuan ke masyarakat secepat-cepatnya terus diberikan sehingga selain memberikan dampak ekonomi menjadi hidup kembali, masyarakat juga semangat membangun kembali rumahnya,” ucap Presiden.

Presiden menggarisbawahi, pembangunan rumah bagi para korban terdampak gempa akan dilakukan dengan menggunakan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang telah teruji tahan gempa. Untuk itu, pemerintah mengirimkan ratusan insinyur muda untuk mendampingi warga dalam membangun rumah-rumah yang lebih tahan gempa. 

400 CPNS

Guna mendampingi masyarakat membangun kembali rumahnya yang roboh karena gempa bumi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengirimkan 400 insinyur muda yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 untuk menjadi pendamping masyarakat dalam membangun rumah tahan gempa di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Ke-400 tenaga pendamping itu akan diberangkatkan secara bertahap mulai Kamis, 30 Agustus 2018 dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan pengarahan kepada para CPNS yang akan ditugaskan di Pulau Lombok, di Jakarta, Selasa (28/8).

Basuki menjelaskan, perbaikan rumah warga yang roboh diguncang gempa akan dimulai pada 1 September 2018, dan sesuai arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla ditargetkan bisa selesai dalam waktu 6 bulan sehingga NTB bisa bangkit kembali lebih cepat.

Rehab rekon rumah yang rusak, lanjut Menteri PUPR, akan dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong, dengan pendampingan dari tenaga fasilitator. “Rumah harus dibangun dengan kualitas yang lebih baik, mampu menahan guncangan gempa karena potensi gempa terjadi di masa mendatang tetap ada,” ujarnya.

Dalam melakukan pendampingan, menurut Basuki, nantinya akan dibentuk tim fasilitator yang terdiri dari 9-10 orang yang bertanggung jawab untuk pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi 100-150 rumah.

Menurut Menteri PUPR, banyaknya jumlah dan luasnya sebaran rumah yang rusak membutuhkan tenaga fasilitator yang banyak pula. Ia memperkirakan kebutuhan tenaga pendamping untuk perbaikan sekitar 74 ribu unit rumah diperlukan sebanyak 2.000 tenaga fasilitator.

“Oleh karena itu, Kementerian PUPR juga mengajak keterlibatan mahasiswa teknik PTN/PTS untuk menjadi bagian dari tim fasilitator sebagai bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Basuki.

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta rumah rusak sedang dan Rp10 juta untuk memperbaiki rumah rusak ringan.

Perkuatan struktur rumah tidak hanya diperlukan pada rumah yang mengalami rusak berat saja namun rumah-rumah dengan kategori rusak sedang dan rusak ringan. Hal ini dikarenakan hampir seluruh rumah yang rusak disebabkan tidak memiliki struktur bangunan yang baik seperti tidak adanya kolom dan tulangan besi.

Untuk fasilitas publik seperti pasar, sekolah, rumah ibadah, puskesmas, dan rumah sakit ditargetkan bisa kembali berfungsi memberikan pelayanan pada Desember 2018.

Jumlah fasilitas publik yang rusak masih terus dilakukan verifikasi. Sementara ini jumlah sekolah yang rusak 330 buah terdiri dari 14 Taman Kanak-kanak, 175 Sekolah Dasar, 67 SMP/MTS, serta 74 SMA/MA. Sedangkan Rumah Ibadah sebanyak 6 rusak, Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesdes, dan Posyandu  sebanyak 118 rusak, sedangkan untuk Pasar sebanyak 22 juga dilaporkan rusak. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan