400.000 Orang Terinfeksi HIV/AIDS Belum Terdata

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktur Eksekutif Indonesian Business Coalition on AIDS (IBCA), Ramdani Sirait, mengatakan sekitar 400.000 orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Indonesia belum terdata, sehingga dipastikan belum mendapatkan pengobatan dan berpotensi menulari orang lain.

"Kumulasi infeksi HIV/AIDS sejak 1987 hingga Desember 2014 adalah 213.127 orang. Padahal, diperkirakan infeksi HIV/AIDS di Indonesia mencapai 610.000 orang," kata Ramdani Sirait saat berkunjung ke Redaksi Antara di Jakarta, Rabu (5/8).

Ramdani mengatakan, potensi orang terinfeksi HIV/AIDS yang tidak terdata itu disebabkan mereka tidak pernah melakukan tes, meskipun perilaku mereka berisiko terinfeksi virus dan sindrom tersebut.

Menurut Ramdani, tes dan konseling untuk infeksi HIV/AIDS dilakukan secara sukarela atau voluntary counselling and testing (VCT). VCT harus dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain.

"Harus ada kesadaran dari pribadi seseorang untuk menjalani konseling dan tes. Karena itu, perlu pemahaman yang benar mengenai HIV/AIDS," katanya.

Karena itu, Ramdani mengatakan perusahaan dan pelaku usaha perlu memberikan edukasi mengenai HIV/AIDS kepada pekerjanya, supaya tidak sampai tertular dan mengikuti VCT bila perilakunya berisiko.

Menurut Ramdani, kelompok pekerja, terutama yang sering bepergian atau bertugas di daerah yang jauh dari pusat peradaban atau remote area adalah orang-orang yang rentan tertular virus HIV.

Perusahaan wajib memberikan edukasi kepada pekerja mengenai perilaku-perilaku yang berisiko tertular HIV/AIDS.

Untuk pekerja yang bertugas di remote area, Ramdani menyarankan agar perusahaan menyediakan fasilitas hiburan dan olahraga. "Supaya para pekerja di remote area teralihkan perhatiannya dari aktivitas-aktivitas yang berisiko tertular HIV/AIDS," katanya.

IBCA didirikan pada Desember 2007 oleh pelaku usaha, yang prihatin terhadap risiko penularan HIV/AIDS di kalangan pekerja.

Infeksi HIV/AIDS terhadap pekerja, akan berakibat pada peningkatan biaya asuransi kesehatan, peningkatan absensi tenaga kerja karena sakit, penurunan produktivitas kerja, peningkatan biaya perekrutan untuk menggantikan tenaga kerja yang meninggal dan munculnya stigma serta diskriminasi. (Ant)

Editor : Sotyati