7.000 Kapal Asing Beroperasi Ilegal Tidak Berani Masuk RI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai bersilaturahmi dengan para pengemudi truk, melakukan silaturahmi dengan Perwakilan Nelayan seluruh Indonesia dan Peserta Rembug Nasional Tahun 2018 serta Musyawarah Nasional (Munas) VII Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5) siang.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa dalam 3,5 (tiga setengah) tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan 363 kapal asing illegal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Padahal yang namanya kapal ilegal asing yang ada di laut Indonesia itu jumlahnya hitungan kurang lebih 7.000-an.

“Sekarang sudah tidak berani lagi masuk ke Indonesia. Ada satu, dua, tiga. Itu satu, dua, tiga tapi ditangkap lagi Ibu Susi ya itu langsung ditenggelamkan,” kata Presiden Jokowi menunjuk Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan yang hadir di acara itu.

Artinya, lanjut Presiden, seharusnya yang dulu ikan-ikan itu ditangkap diambil oleh kapal-kapal ilegal asing tersebut, sekarang mestinya bisa dinikmati oleh para nelayan semuanya. Kalau belum, artinya ikan-ikan itu memang belum berkembang lebih banyak lagi.

“Mungkin masih nunggu enggak tahu setahun atau dua tahun, tapi laporan dari Bu Susi sudah ada kenaikan. Tapi kita sendiri memang harus menyadari bahwa penggunaan alat-alat tangkap jaring yang tidak ramah lingkungan itu juga memang harus dalam transisi yang harus kita ubah. Karena kalau tidak yang rugi ya kita sendiri,” tutur Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengisahkan perjalanannya ke Pangandaran, Jabar, beberapa waktu lalu. Menurut Presiden, banyak nelayan di Pangandaran yang berecerita, kalau dulu banyak ikan, sekarang betul-betul mencari ikan itu sangat sulit.

“Lah ini yang harusnya dikembalikan lagi agar ikan-ikan itu menjadi normal dan ada kembali. Tidak hanya di Pangandaran tetapi di semua titik-titik di mana nelayan-nelayan kita banyak hidup dari perikanan laut kita. Jadi arahnya kita harus ngerti,” kata Presiden.

Presiden menegaskan pemerintah tidak ingin menghambat atau ingin merintangi atau ingin tidak memperbolehkan, nggak ada. Tapi arah ke depan para nelayan harus baca bahwa arahnya adalah untuk nelayan kita sendiri.

“Kalau ndak ya di lapangan kita tahulah, di lapangan kita tahu ada kapal asing yang di atas namakan nelayan kita,” ucap Presiden Jokowi seraya menambahkan, para nelayan harus juga menangkap ikan.

Presiden juga mengingatkan para nelayan untuk  mengikuti perubahan teknologi di dunia yang ada. Ia menunjuk contoh keramba jaring apung lepas pantai yang baru dikerjakan di Pangandaran, Karimunjawa dan di Sabang.

“Ini contohnya seperti ini. Saya cek sendiri kemarini ke tengah laut, ini di tengah laut, 8 mil dari pantai. Kalau negara lain mengerjakan, kita nggak ngerjakan ditinggal kita,” tambah Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta peserta Munas VII HINSI. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan