7.500 Orang Tandatangan Petisi Pasca Ulah Barbar Massa HMI

PEKANBARU, SATUHARAPAN.COM - Petisi untuk menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau senilai Rp3 miliar untuk Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-29 di Pekanbaru, 22-26 November, pada laman change.org sudah mengumpulkan 7.500 tandatangan hingga Senin (23/11) petang.

Petisi yang diinisiasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau ini berisi dua tuntutan. Pertama, Pemerintah Provinsi Riau didesak agar tak mencairkan anggaran kongres HMI, dan kedua meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan anggaran Kongres HMI.

"Saat ini anggaran yang masuk dalam APBD Perubahan Riau 2015 itu dalam verifikasi Mendagri. Kita akan kirimkan hasil petisi ini ke Mendagri, kalau tidak diperhatikan kita minta akuntabilitas," kata Peneliti Fitra, Tarmizi di Pekanbaru, Senin sebagaimana dilansir oleh kantor berita Antara.

Petisi ini muncul seiring dengan meluapnya kemarahan publik atas ulah sebagian massa kader organisasi mahasiswa Islam tersebut yang dinilai bukan saja mempermalukan HMI tetapi juga Islam, nama yang disandang oleh organisasi itu.

Diberitakan, ribuan kader HMI mengamuk di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Massa anggota HMI dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Ambon, dan Sorong ini marah karena tidak disediakan penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.

Dilaporkan juga sebelumnya massa kader HMI  makan tanpa membayar menyebabkan pemilik restoran dan rumah makan merugi belasan juta rupiah. Massa itu bahkan mengancam melakukan keonaran ketika ditagih untuk membayar makanan yang mereka santap.

Belakangan, polisi juga telah menangkap sejumlah kader tersebut karena kedapatan membawa senjata tajam. Delapan di antaranya dijadikan tersangka.

"Tidak ada satu alasan pun yang bisa dipakai untuk membela ulah barbar tersebut. Karenanya HMI mesti menjatuhkan sanksi langsung tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku peristiwa memalukan di Riau tersebut: memberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaan HMI dan membekukan kepengurusan dari mana para anggota itu berasal," kata pengamat politik, A.S. Hikam, lewat akun facebooknya.

Menurut dia, HMI dan para anggotanya adalah calon pemimpin masyarakat, bangsa, dan negara. Ia melanjutkan, setidak-tidaknya mereka adalah kaum terdidik yang akan menjadi contoh dalam keluarga, komunitas, tepat kerja, dan masyarakat dimana mereka berada.

"Mereka yg berulah di Riau ini selain telah mencemarkan kaum intelektual, juga mencoreng Islam yang dijadikan sebagai nama organisasi. Saya juga tidak menganggap mereka ini hanya oknum-oknum belaka, karena jumlah yang demikian masif dan kesengajaan yang seperti telah terorganisasi dengan rapi. Mereka adalah pihak-pihak yang telah merusak nama HMI, Islam, dan bangsa Indonesia," kata Hikam.

Fitra Riau mengatakan Pemprov Riau tidak cermat dan tidak menyadari efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, karena sudah dianggarkan, dirinya meminta pihak yang menaruh perhatian tentang ini untuk juga melakukan audit sosial.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan meminta akuntabilitas dari panitia penyelenggara Kongres HMI. Terlebih lagi kegiatan itu tidak hanya mendapat anggaran, tapi juga fasilitas dari Pemprov Riau.

Salah satu contohnya seperti pemakaian tempat kongres yang merupakan milik pemerintah yakni Gelanggang Olahraga Remaja di Jalan Sudirman Pekanbaru. Kemudian ada juga Rumah Susun Sewa bekas wisma atlit PON Riau lalu untuk penginapan, dan beberapa Bus untuk transportasi.

"Pemerintah seharusnya membantu dalam bentuk fasilitas saja, tidak melaui anggaran besar. Banyak iven mahasiswa lain pemerintah hanya membantu dalam bentuk fasilitas, bukan dalam bentuk uang," ungkapnya.

Ketua Panitia Nasional Kongres HMI, Fat Haryanto Lisda, mengatakan setiap organisasi berhak menerima bantuan dari pemerintah selama penggunaan keuangan dilakukan secara terbuka.

"Siapa pun berhak menerima bantuan pemerintah, namun dalam pengelolaannya harus transparan dan taat hukum," katanya, kepada Antara.

Dari Riau dilaporkan, sebanyak 699 orang kader HMI asal Sulawesi yang selama tiga hari terakhir berada di Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru direlokasi menuju kawasan MTQ Pekanbaru.

"Hal ini bertujuan agar petugas dapat mengakomodir massa serta menghindari konflik," kata Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Sugeng Putut Wicaksono kepada Antara di Pekanbaru, Senin (23/11) malam.

Dari pantauan terlihat setidaknya lima truk Dalmas milik Brimob Polda Riau yang mengangkut massa HMI.

Menurut Putut, relokasi tersebut selain mempermudah kepolisian untuk mengakomodir massa juga menghindari terjadinya kembali konflik seperti yang terjadi pada Senin siang tadi.

Hingga berita ini diturunkan, relokasi masih terus dilakukan petugas kepolisian. Mayoritas massa melakukan relokasi secara sukarela tanpa paksaan.

Salah seorang massa HMI asal Makassar Ramlin menjelaskan dirinya beserta rekan-rekan lainnya menerima saran Kepolisian untuk direlokasi guna menghindari konflik serupa.

Sementara itu terkait ditemukannya sejumlah senjata tajam, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pelakunya. "Namun saya pastikan bahwa senjata tajam itu merupakan bentuk penjagaan diri karena perjalanan jauh dari Sulawesi ke Riau," jelasnya.

Sebelumnya jajaran Kepolisian Daerah Riau menetapkan delapan tersangka dari oknum peserta Kongres ke-29 Himpunan Mahasiswa Islam (Indonesia) yang kedapatan membawa senjata tajam jenis badik dan anak panah.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Aries Syarif Hidayat didampingi Direktur Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Rifai Sinambela mengatakan ke delapan tersangka diamankan petugas dari razia yang digelar di sejumlah lokasi pada Senin.

Dia menjelaskan razia tersebut dilakukan di tiga lokasi yakni Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru, Komplek MTQ Pekanbaru dan Kampus Unri Gobah.

Hasilnya empat tersangka diamankan dari GOR Remaja dan empat lainnya dari Kampus Unri Gobah. Keempat tersangka yang diamankan di Unri Gobah yakni MA, Y, ML dan AY. "Selanjutnya yang diamankan di GOR Remaja HA, JS, AK dan DA," jelas Kombes Aries.

Seluruh tersangka diketahui berasal dari Sulawesi dan satu diantaranya berasal dari Ambon.

"Nanti kita kroscek kembali kebenarannya termasuk koordinasi dengan universitas asal mereka," jelasnya.

Saat ini seluruh tersangka diamankan di Mapolda Riau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut pengamatan Antara, ada sedikitnya 23 jenis senjata tajam, yang terdiri dari parang, belati, dan pisau bentuk rambo. Selain itu terlihat juga delapan pucuk anak panah, tiga botol yang diduga berisi racun untuk anak panah, dua ketapel, satu unit senjata api rakitan serta tujuh unit mancis bentuk senjata api.