Ahok Bantah Komunikasi dengan DPRD Buruk

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengelak pernyataan beberapa pengamat yang menganggap komunikasinya dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) buruk.

"Orang bilang saya komunikasinya kurang baik dengan DPRD. Komunikasi saya baik kok dengan DPRD. DPRD sering datang (ke kantor gubernur, Red). Lihat saja CCTV kami. Kita punya bukti CCTV kok pimpinan semua ada rekamannya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/2) siang.

Menurut Ahok, hubungannya dengan pemimpin DPRD dan anggota dewan lainnya baik-baik saja sebelum adanya kisruh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Komunikasi Ahok pun dinilai buruk setelah ia menolak memasukkan dana Rp 12,1 triliun usulan DPRD untuk pembelian barang yang dinilai tidak relevan.

Untuk itu, Ahok menegaskan 2015 ini sistem e-budgeting harus dilaksanakan agar tidak ada lagi dana-dana negara yang dicuri oknum.

Selama ini, Ahok mengungkapkan DPRD menggandeng Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memasukkan dana siluman guna kepentingan kelompok.

"Selama ini kan dana siluman bisa disodorin dari oknum DPRD. Kepala dinas siapapun mereka terpaksa harus input barang nggak jelas. Nah kemarin ada e-budgeting, mereka nggak bisa ngisi. Waktu mereka nggak bisa ngisi ternyata DPRD bikin versi sendiri ada tanda tangannya," ujar Ahok. 

Dana siluman Rp 12,1 triliun itu diungkapkan Ahok untuk pembelian UPS, software, pelatihan-pelatihan, dan kegiatan tak jelas lainnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja