Ahok: Diorama Monas Harus Hargai SBY

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaha Purnama (Ahok), meminta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monumen Nasional (Monas) untuk melaporkan kepada Sekretariat Negara (Setneg) perihal diorama sejarah yang tidak lengkap. Pasalnya, diorama alur sejarah di Monas hanya menampilkan peristiwa hingga masa Orde Baru. 

Alur cerita pun terhenti pada tahun 1992. Setelah itu, peristiwa politik pemerintahan di Indonesia tidak lagi dikisahkan dalam diorama tersebut. 

"Saya sudah bilang sama (pihak, Red) Monas. Tapi itu kan mesti lapor Setneg dan mesti dikaji lagi. Saya sudah bilang harusnya mesti sampai ke pemilihan langsung. Pemilihan langsung itu terakhir adalah Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Red)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (28/9). 

Ahok mengatakan, masa SBY adalah masa pertama kali bangsa Indonesia merayakan pesta politik pemilihan langsung selama dua periode. Untuk itu, sebagai bangsa yang menghargai pemimpinnya, pemerintah, ujar Ahok juga harus menorehkan catatan sejarah itu di Monas. 

"Jadi Anda harus menghargai Pak SBY yang mendapat kepercayaan selama 10 tahun. Nah, ini yang mau kita lakukan," ujar Ahok. 

Kepala UPT Monas, Rini Hariyani mengakui, diorama memang tidak pernah diperbarui lagi selama belasan tahun. Alur cerita pun belum pernah diubah. Menurutnya, untuk mengubah perlu kajian yang mendalam dari para sejarawan dan akademisi lainnya. 

Editor : Sotyati