Ahok: DPRD Ajak Main Cowboy

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok telah melaporkan adanya penyelewengan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir pekan lalu.

Ketika dikonfirmasi oleh awak media, Ahok pada Senin (2/3) mengungkapkan jalur hukum ini akan tetap jalan terus, meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan mediasi antara eksekutif dan legeslatif.

“DPRD sudah ajak saya main cowboy dan cabut pistol. Ini nanggung kalau nggak diselesaikan di ranah hukum. Saya sudah incer permaianan DPRD ini dari 2012. Saya baru laporin sekarang karena saya mesti tunggu. Saya tunggu sampai 2015 dia bikin APBD versi dia,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (2/3) siang seusasi rapat pimpinan.

Sebelumnya, Ahok juga menemukan kejanggalan dalam draft APBD pada  2012 dan 2013. Menurutnya, ada banyak dana siluman yang juga menjadi penemuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sempat mau dipecat awal 2014 semua karena menolak e-budgeting. Mereka menolak karena nggak ada harga satuan. Cuma waktu itu Pak Jokowi nasihatin saya untuk menunggu. Tiba-tiba muncul semua dana siluman padahal SKPD tak pernah merasa memasukkan barang siluman itu. Oknum DPRD ternyata ketahuan nitip barang ke SKPD. Inilah yang sedang kami sedang investigasi,” Ahok menjelaskan.

Sebelumnya, Ahok datang ke KPK membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang diajukan Pemprov dengan e-budgeting dan yang dibuat oleh DPRD.

Selisih angka temuan antara draft APBD versi Pemprov dan DPRD mencapai Rp 12,1 triliun. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja