Ahok Enggan Mediasi Lagi dengan DPRD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengaku enggan menjalani mediasi lagi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah pertemuan kemarin, Kamis (6/3), berujung deadlock. 

 

"Ini mah nggak usah mediasi lagi. Apa yang mau mediasi lagi? Dia (DPRD, Red) mengakui Rp 12,1 triliun dibahas dengan SKPD dan menuding yang punya saya palsu. Sekjen Kemendagri mengatakan RAPBD yang asli adalah yang dikirim Gubernur karena meliputi tiga hal, yakni ada pemasukan, pengeluaraan, pembiayaan. Sementara yang dikirim DPRD hanya yang pembiayaan," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (6/3). 

 

Atas ketidaksepahaman itu, kini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menandatangani surat pernyataan bermaterai yang mengatakan bahwa para SKPD tidak memasukkan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun yang dimaksud Gubernur atas kehendak mereka. Itu artinya ada oknum DPRD yang disinyalir mencoba menitip SKPD memasukkan anggaran siluman itu ke draf RAPBD. 

 

"Ada titipan dana susulan. DKI itu ada pokir (pokok pikiran, Red). Pokir diajuin selalu belakangan. DPRD sodorin anggaran menyuruh mengetik si SKPD, kalau nggak ketik nggak akan dibahas," ujar Ahok. 

 

Sebelumnya, persoalan dana siluman memang sempat menjadi perdebatan sengit antara Ahok dan anggota dewan. Hingga kini belum ada kesepakatan antara kedua pihak yang berseteru.