Ahok: Instruksi dari Wapres Membangun Kampung Atlet

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyatakan keheranannya Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menolak pemberian hibah lahan dari Sekretariat Negara ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembangunan rumah susun (rusun) untuk Kampung Atlet Asian Games 2018.

Ahok menduga penolakan tersebut karena adanya lobi pihak Pusat Pengelola Kompleks (PPK) Kemayoran dengan DPR. “Makanya saya juga merasa aneh dengan DPR RI. Kita keluarkan duit membangun buat rumah orang miskin kok nggak boleh? Malah mengizinkan mendukung PPK Kemayoran membangun buat komersial,” kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, hari Jumat (4/12).

“Terus, sekarang saya tanya, sejak Kemayoran ditutup sampai hari ini, beres nggak kerja sama PPK Kemayoran dengan pihak swasta? Saya kan dulu di Komisi II Bagian Anggota Panja Aset Negara juga. Berapa sih kontribusi buat negara? Kalau kontribusi buat negara kecil, kita nggak tahu buat oknum. Atau, apa saya nggak tahu? Tapi, kenapa nggak buat orang miskin? Yang untuk membangun juga bukan dari APBN, tapi dari APBD. Konyol saja menurut saya,” dia menambahkan.

Selain itu, kata Ahok, rencana pembangunan rusun itu terkait dengan instruksi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla agar di utara tidak ada lagi kawasan kumuh. Dengan demikian Pemda DKI membantu untuk membangun rusun untuk warga miskin.

“Makanya kita butuh banyak rusun, juga normalisasi sungai. Ini kan termasuk instruksi dari Pak Wapres, yang ingin melihat kawasan utara itu nggak ada lagi kawasan kumuh. Kalau mau nggak ada lagi kawasan kumuh, nah, Wapres juga mengatakan mengapa (kawasan) Kemayoran mesti dikomersialkan terus? Mengapa nggak dikasih ke DKI, agar DKI membangun rumah susun. Jadi, orang-orang di rumah kumuh itu kita pindahkan, ada modal bangun rusun lagi,” kata dia.

Ahok menyebutkan ada puluhan ribu warga miskin yang mendorongnya membangun rusun. 

“Mereka harus nunggu. Itu bukan ribuan lagi, tetapi puluhan ribu. Kalau kita bisa membangun 7.000 saja, itu bisa 7.000-an keluarga. Tinggal menghitung saja. Kalau Blok C2 C3 (kavling) kita bangun lagi, mungkin di situ saja kita bisa membangun 20.000-30.000 rumah susun. Kalau Kemayoran Golf diserahkan kepada kami, kami bisa membuat lapangan bola. Kalau golf, paling satu hari yang main 30 orang. Bayangkan kalau bikin 10 lapangan sepak bola, berapa yang main? Bisa 220 orang, belum pelatih, cadangan, dan lain-lain. Jadi, menurut saya aneh sekali. Belum lagi kita bicara ini mau dipinjamkan buat kampung atlet. Bagi saya, kampung atlet nggak penting kok. Bagi saya bagaimana warga miskin mendapatkan rumah susun,” kata dia.

“Masalahnya PPK Kemayoran nggak mau kasih, justru mau cari beking DPR menurut saya. Alasannya DPR nggak ngasih,” dia menambahkan.

Sebelumnya, DPR diketahui secara resmi menolak lahan milik negara itu dialihfungsikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Lahan itu hanya boleh digunakan untuk membangun rusun.

Awalnya, Pemerintah Pusat menghibahkan lahan di Kemayoran kepada Pemprov DKI untuk rusun. Namun, karena ada perhelatan Asian Games 2018, Pemprov DKI berinisiatif membuat wisma atlet di lahan hibah tersebut.

Editor : Sotyati