Ahok: KIH dan KMP DKI Disatukan oleh Duit

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Genap 100 hari menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kepemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok digoncangkan dengan persoalan hak angket anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terkait penyidikan pelanggaran pengajuan berkas anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilakukan oleh eksekutif awal Februari lalu. 

Seluruh anggota DPRD sejumlah 106 orang kemarin pada Kamis (27/2) telah menyetujui menggunakan hak angket untuk melakukan penyidikan tersebut. 

Menanggapi sikap anggota dewan, Ahok mengaku tak melanggar hukum karena kepentingannya ialah menyelamatkan uang rakyat. Bahkan ia mengaku siap dipecat. 

"Saya sudah siap dipecat. Apa yang dilanggar? Saya menyelamatkan uang kok. Kan mereka tahu dan sudah ketok palu paripurna. Kalau cuma soal tanda tangan saya sudah lapor Kemendagri," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Jumat (27/2) siang. 

Sebelumnya, Ahok kembali menemukan dana siluman sebesar Rp 12,1 T. Dana itu dialokasikan untuk pembelian UPS untuk beberapa sekolah di Jakarta, dengan rincian satu sekolah Rp 6 miliar. Menurut Ahok perician alokasi dana itu tidak masuk akal. 

"APBD nggak akan jadi masalah kalau kemarin saya baik hati masukin Rp 12,1 T ke dalam e-budgeting, pasti nggak ada ribut-ribut. Cuma mungkin DPRD juga nggak pernah mikir. Dia kira saya itu gila jabatan. Kan kalau kamu takut kehilangan jabatan, kamu nggak mau ribut dong sama DPRD. Nah saya mau ribut apa saja asal duit tidak dicuri," ujar Ahok. 

Ahok juga menganggap kisruh APBD bukan soal motif politik. Menurut Ahok, kisruh ini terjadi karena persoalan uang. 

"Ini UUD, ujung-ujung duit. Buktinya seluruh partai dengan beragam ideologi bergabung. Mau KIH dan KMP bergabung semua. Jadi yang bisa menyatukan bangsa ini memang UUD, ujung-ujung duit. Di DKI sekarang nggak ada KIH dan KMP. Mereka bersatu demi duit," ujar Ahok geram. 

Ahok pun menilai oknum-oknum imi layaknya mafia. Sementara untuk tindakan lebih lanjut, Ahok bersama jajarannya masih menyusun langkah, apakah nanti akan sampai ke KPK atau tidak.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja