Ahok Komplain Temuan BPK Soal Aset Sumber Waras

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kecewa terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) yang dianggapnya tak pas. Temuan yang tidak dapat diterima Ahok salah satunya perihal aset Rumah Sakit Sumber Waras di kawasan Grogol, Jakarta Barat.

Temuan BPK menyatakan DKI membeli tanah sangat mahal, bahkan melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kelebihan pembayaran ini nilainya mencapai Rp 191 miliar. Harga yang terlalu mahal menurut Ahok didapat karena pihak BPK membandingkannya dengan NJOP di belakang rumah sakit, yakni di kawasan pemukiman warga. Merasa tak terima, Ahok pun menantang BPK untuk mengecek prosedur kenaikan NJOP.

“Kita punya dasar NJOP itu selalu umumnya 80 persen dari appraisal. Nah sekarang oke ada temuan. Kalau ada temuan gimana dia balikinnya? Asal ada duit Rp 191 miliar selesai. Sumber Waras mau balikin duit atau nggak jadi jual-beli? Mendingan nggak jadi dong,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7) sore.

Akibat temuan BPK, Ahok disinyalir terancam batal merealisasikan rencana pembangunan rumah sakit kanker di Jakarta Barat, yang rencananya akan dibangun di samping RS Sumber Waras dengan lahan seluas 6,9 hektar dengan harga lahan Rp 1,5 triliun.

Bila nanti lahan ini dikembalikan, dan DKI membeli ulang dengan harga sesuai appraisal, Ahok merasa dibodohi.

“Kalau dianggap temuan BPK bahwa kita beli lebih mahal ya harus dibalikin dong. Kalau saya balikin kan perkara selesai. Tapi kalau saya mau beli pakai appraisal yang harganya lebih mahal? Apa nggak bodohnya minta ampun kita?” kata Ahok geram.

Sebelumnya, BPK secara resmi telah memberi opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2014. Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan, dari hasil pemeriksaan 2014, BPK masih menemukan beberapa hal yang belum ditindaklanjuti secara tuntas oleh Pemprov DKI.

BPK juga merekomendasikan Pemprov DKI untuk dapat mengambil langkah-langkah seperti menyediakan sumber daya manusia kompeten, membangun, dan mengembangkan sistem berbasis teknologi. Dengan laporan keuangan semacam ini, pemda disinyalir dapat lebih komprehensif.

Editor : Bayu Probo

Ikuti berita kami di Facebook