Ahok Resmi Ditunjuk Sebagai Komisaris Utama Pertamina

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

"Insya Allah sudah putus dari beliau (Presiden Jokowi), Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11).

Erick Thohir menyampaikan hal tersebut seusai berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka sekitar 10 menit.

"Nanti akan didampingi pak Wamen (Wakil Menteri BUMN) Pak Budi Sadikin menjadi wakil Komisaris Utama. lalu, nanti juga ada direktur keuangan yang baru, Ibu Emma (Emma Sri Martini) dari yang sebelumnya Dirut Telkomsel," tambah Erick.

Menurut Erick, baik direksi maupun komisaris BUMN pun tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. "Pasti semua komisaris di BUMN apalagi direksi harus mundur dari partai, itu sudah clear," ungkap Erick.

Terkait konsekuensi itu, Erick mengaku sudah membicarakannya dengan Ahok.

"Semua nama yang diajak bicara kita kasih tahu semua ini karena kenapa? Tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan dan Insya Allah orang-orang yang punya etika baik pasti semua tahu risiko bagaimana mengabdi untuk negara," jelas Erick.

Erick menilai bahwa dengan menjadikan Ahok sebagai komut PT Pertamina, Ahok dapat mendorong perusahaan itu mencapai target.

"Kenapa Pak Basuki di Pertamina apalagi didampingi Pak Wamen juga saya rasa bagaimana bagian terpenting Pertamina, bagaimana mengurangi impor migas harus tercapai. Bukan berarti anti-impor tapi mengurangi, lalu proses-proses pembangunan refinery (penyulingan) ini amat sangat berat jadi saya perlu team work yang besar tidak bisa dirut saja," jelas Erick.

Apalagi Erick mengatakan bahwa Ahok termasuk tipe pendobrak.

"Karena itulah kenapa kemarin kita juga ingin orang yang pendobrak, bukan pendobrak marah-marah. Saya rasa Pak Basuki berbeda, Pak Ahok berbeda, kita perlu figur pendobrak supaya ini sesuai dengan target toh beliau komisaris utama, kan direksinya yang day to day tapi menjaga supaya ini semua (berjalan)," tegas Erick.

Terkait penolakan serikat pekerja Pertamina terhadap kehadiran Ahok, Erick mengatakan hal tersebut wajar.

"Ya saya rasa pro kontra tidak hanya Pak Basuki, saya sendiri ada pro kontra, Pak Chandra (Hamzah) ada pro kontra yang penting begini, kasih kesempatan kita bekerja, dan lihat hasilnya," ungkap Erick.

Mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) sedangkan sebagai Dirut BTN adalah Pahala N Mansury.

Chandra Hamzah sebelumnya pernah menjadi Komisaris Utama PT PLN pada 2014.

Sedangkan Pahala N Mansury sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero).

Penetapan keduanya pun akan dilangsungkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan dilakukan pada akhir bulan November.

"BTN kan rapat umum pemegang sahamnya memang akhir bulan ini," ungkap Erick.

Erick menilai Chandra Hamzah yang punya latar belakang hukum cocok untuk memimpin BTN.

"Pak Chandra Hamzah latar belakangnya hukum, kita tahu di BTN sekarang ada isu-isu yang kurang baik tentu harus dilihat secara hukum, apalagi ini ujung tombak pembiayaan perumahan rakyat nasional, kalau tidak sehat tidak bagus, apalagi ke depan ada program anak muda usia 25-35 tahun bisa mendapat akses perumahan atau pegawai negeri yang usianya muda, kita akan pindah ke ibu kota baru, kalau tidak ada fasilitas rumah bagaimana?" jelas Erick. (Ant)