Ahok Sebut Jakarta Banyak Mafia Tanah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut di wilayah DKI Jakarta banyak sekali pihak yang sering melakukan penyelewengan tanah. Contohnya adalah sengketa perubahan peruntukan lahan yang terjadi di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

"Kita tidak bisa menuduh ada mafia tanah, tapi bisa rasakan di Jakarta banyak mafia tanah. Contoh bekas Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Itu kantor harusnya merah, untuk pemerintahan. Tapi sekarang ungu," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/5).

Menurutnya, perubahan tersebut dapat terjadi jika ada pihak dari Pemprov DKI yang ikut bermain di dalam kasus sengketa itu. Pemprov DKI Jakarta sendiri sempat memenangkan perkara tersebut, saat zaman Gubenur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Namun kesaksian dari lurah setempat, membuat Pemprov DKI kalah.

Bahkan Pemprov DKI harus membayar sewa sebesar Rp 40 miliar. Sementara penggugat tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Di Jakarta itu banyak sekali kasus orang dengan alasan tanah verponding, girik, tiba-tiba bisa menang," ujarnya.

Menurut dia, tanah verponding seharusnya sudah gugur jika lebih dari 30 tahun. Namun, yang terjadi saat ini justru bisa diurus kembali sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Contoh lain, yakni kepemilikan lahan dengan bukti girik yang berarti tanah garapan. Sehingga warga yang memiliki girik artinya memanfaatkan tanah garapan.

"Kalau mengaku tanah garapan, kamu mengaku juga itu tanah pemerintah. Garapan itu kalau ada bangunan, ada pohon, ada hitungan mengganti. Tapi, bukan berarti menguasai," dia menjelaskan.

Sementara itu, untuk mengantisipasi permainan mafia tanah yang akan merebut aset tanah milik DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat akan turun ke lapangan melakukan pengecekan aset-aset di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Saat ini, lanjut dia, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI telah diperintahkan untuk menginventarisir aset-aset mereka.

“Dan sudah ada yang masuk ke kami datanya. Nanti kami rapikan semua data inventarisirnya. Lalu kita cek ke lapangan,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (9/5).

Namun, Djarot mengaku sangat kesal karena para SKPD maupun BUMD sangat lambat dalam menginventarisir aset-aset yang berada kewenangan mereka. Padahal, sudah digelar rapat khusus untuk melakukan inventarisir aset.

“Yang bikin jengkel kan mereka lambat. Padahal, kita sudah rapatkan, kita sudah minta mereka tindaklanjuti agar mereka menginventarisir aset-aset yang mereka kuasai. Terus, mana aset yang bermasalah atau tidak, lalu alat buktinya, perolehannya seperti apa. Tapi ini kan harus dicatat semua,” ujarnya.

Mengenai banyak aset tanah milik DKI yang dalam status verponding maupun girik menjadi tanah sengketa, mantan Wali Kota Blitar itu berjanji akan menyelidikinya.

“Makanya, itu kan harus kita lihat. Asal usulnya dari mana. Kemudian kalau ada gugatannya, ya gugatannya seperti apa. Pokoknya yang penting sekarang, aset yang sudah kita kuasai harus tercatat semua,” kata dia.

Editor : Sotyati