Ahok: Sistem Zonasi Parkir Jakarta Adopsi Eropa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan nantinya sistem zonasi parkir yang akan diterapkan di Jakarta akan sama seperti di Eropa. “Nanti orang bayar satu jam 3000, kalau mau datang ke suatu tempat pasti akan ada hitungan berapa lama 1 jam atau 2 jam. Bayarnya bisa uang cash atau debit.” kata Ahok di Balai Kota, Rabu (6/11). 

Basuki juga menjabarkan jika orang parkir selama 1,5 jam, hanya terpakai 4500 yang berarti ada kembalian 1500 tidak bisa dikembalikan, tapi uang tersebut juga tidak hangus. Sisa 1500 itu akan disimpan di situ, dan ketika parkir di situ lagi selama 1 jam, tinggal membayar sisanya 1500.

Tapi jangan coba-coba berlaku curang atau kabur dalam hal ini, misalnya bayar 1 jam tapi parkir 3 jam. “Ada tukang parkir yang akan memeriksa, mobil ini bayar berapa, dia kurang bayar atau belum bayar. Disitu dia akan distop dan dikasih struk untuk bayar. Tapi kalau dia keburu kabur, pastikan saja plat mobilnya, dan besoknya kalau parkir ditempat yang sama akan ditagih atau akan diblokir STNKnya,” jelas Ahok.  

Sayangnya sistem zonasi parkir yang mengadopsi sistem di Eropa ini juga masih memiliki kelemahan, terutama dalam melacak nomor kendaraan (STNK) jika orang yang berangkutan berlaku curang misalnya kabur. Hal ini karena untuk memblokir STNK seseorang harus kerjasama dengan Polda setempat, jadi akan kesulitan jika kendaraan itu dari luar Jakarta, “Yang repot itu kalau dari tangerang,” ujar Ahok mencontohkan. 

Lelang Tender

Tujuan sistem ini agar nantinya di Jakarta tidak akan ada lagi parkir on street, saat ini pihaknya mengaku sedang melaksanakan lelang. “Saya sudah bicara pada mereka  kalau seluruhnya yang akan menang satu, jadi biar satu sistem. Sehingga biar mereka yang pasang CCTV dan tidak akan ada lagi parkir on street di Jakarta, jadi kalau parkir itu adanya off street di dalam gedung kantor-kantor.”

Pihaknya mengaku masih mengkomunikasikan dulu dengan BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) karena ini sesuatu yang baru jangan sampai salah administrasi, karena akan menyulitkan UPT (unit pelaksana teknis) parkir.

Pihaknya juga mengatakan bahwa tujuan sistem ini bukan karena uang, zonasi parkir ini bertujuan membatasi jumlah kendaraan di wilayah itu. “Supaya kita ada sistem, makanya saya minta yang menang ini kita paksa dia untuk pasangkan CCTV juga. Jadi kalau setiap 15 meter itu ada mesin parkir dan ada CCTV, orang jakarta dan aparat bisa menjaga semua. Itu yang ingin kita lakukan.”

“Kalau on street kita harus minta persetujuan tarif dari DPRD, tapi kalau off street tidak perlu sudah ada keputusannya. Nah ini yang kita mau. Dan saya minta tendernya jangan dipotong-potong, harus satu sistem supaya kontrolnya gampang dengan sistem zonasi parkir ini.” Ahok menegaskan.   

Perlu Penambahan Bus

Tentunya kalau sistem ini berjalan, Pemprov DKI harus membeli bus, yang tadinya karoseri tidak pernah ganti katalog, kini harus ganti katalog. “Tahun ini kita gagal beli 3000 bus, karena tendernya sanggah menyanggah, macam-macam mesinnya juga mereknya aneh-aneh, kalau mereknya jelas kita bisa bawa ke ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) tinggal servis bayar,” ujarnya. 

Oleh sebab itu pihaknya berharap LKPP dan ATPM bisa membantu untuk membeli 3000 bus tahun depan. 

Tidak hanya itu, jika bus bertambah maka haltenya juga perlu di perbesar lagi. “Makanya kita pasang iklan lelang, perusahan mana yang mau perlebar halte, jembatan penyeberangan juga,” kata Ahok. 

Dirinya juga berharap kegagalan membeli 3000 bus di tahun ini, agar tahun depan bisa membeli begitu uang turun. “Targetnya tahun ini harus mulai jalan, tahun depan tinggal memasukkan sistem-sistemnya.” pungkas Ahok. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja