Ahok Tampik Ojek Online Bermuatan Politik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat cecaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akibat tak menindak tegas pertumbuhan ojek multifungsi seperti Gojek dan Grabbike di Jakarta. 

Ketua tim badan anggaran (banggar) M Taufik dari fraksi Gerindra dalam pertemuan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) bersama Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI kemarin (16/9) mencurigai ada muatan politik di balik pertumbuhan ojek multifungsi itu. 

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut-sebut memanfaatkan menjamurnya gojek untuk menggalang dukungan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pengumpulan KTP itu nantinya digunakan untuk syarat maju menjadi calon gubernur pada 2017. 

Menanggapi spekulasi dewan ini, Ahok menampik bahwa dukungannya terhadap ojek online dimanfaatkan untuk kepentingan politik tersebut.

"(Pikiran) itu mah lucu banget. Kadang-kadang DPRD kalau ngomongin saya pikirannya lucu juga. Dia (dewan) nggak ngerti persyaratan dukungan KTP sekarang. Dukungan sekarang bukan kayak Pilkada 2012 cuma kasih ktp, sekarang harus isi formulir, nomor telepon, alamat tanda tangan basah, emangnya gampang?" ujar Ahok. 

Menarik pandangan ketersediaan layanan publik pada kepentingan bermuatan politik menurut Ahok bukan hal yang benar. Ahok mendukung adanya ojek online karena dapat meminimalisasi ojek-ojek nakal di Jakarta. Terlebih, ojek online itu dapat menjadi angkutan alternatif bagi masyarakat. 

Editor : Eben E. Siadari