Ahok Ungkap Keanehan BPK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta mengaku menemukan keanehan atas rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian laporan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.

Keanehan itu muncul saat Ahok tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pidatonya setelah laporan BPK. Ahok tampak tercengang saat paripurna ditutup setelah anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara melaporkan opini BPK terhadap keuangan DKI tahun lalu dan menandatangani berita acara.

“Sejak kapan gubernur ga kasih kata sambutan?” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).

Selain itu, Ahok juga menyatakan tak mendapat salinan laporan hasil penilaian BPK. Seharusnya, kata Ahok, ia telah mendapat laporan sejak 60 hari sebelum BPK menerima laporannya secara resmi.

 ”Kalian lihat nggak keanehan kemarin, kamu lihat video-video tahun lalu, BPK menyerahkan, tapi nggak kasih satu copy-an ke gubernur. Saya nggak dapat copy-annya. Padahal BPK sudah kasih ke DPRD waktunya 60 hari, dan saya belum baca,” kata Ahok.

“Ini ada apa? Mau ngajak ribut ama saya?” Ahok menambahkan.

Ahok juga geram saat diminta BPK mengisi harga satuan makanan. Ia menyangsikan kebijakan BPK tersebut. Ia menantang BPK untuk melakukan kebijakan serupa pada pejabat lainnya setingkat menteri.

“Sekarang kasus yang terulang di Belitung Timur nih. Uang makan saya yang nggak pernah diutak-atik BPK, gubernur gaji berapa sih Rp 7 juta. Uang makan rumah tangga Rp 50 juta, sekarang diminta oleh BPK perinciannya,” kata Ahok.

Ahok pun balik meminta agar anggota BPK melakukan pembuktian harta terbalik berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

“Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa? Biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana? Kalau nggak bisa buktikan nggak boleh jadi anggota BPK, nggak boleh periksa orang karena kalian bisa ada unsur masalah,” kata Ahok dengan nada meninggi. 

Editor : Bayu Probo

Ikuti berita kami di Facebook